DPR dituding ikut buat tiap warga punya beban utang Rp 8,9 juta

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan terus bertambahnya utang negara disebabkan kesalahan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ). Kini, utang negara tercatat telah mencapai Rp 2.277 triliun dan ditambah defisit APBN 2014 Rp 175,3 triliun.

Jika besaran utang ini dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia maka tiap orang warga Indonesia menanggung beban Rp 8,9 juta.

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan, penambahan utang ini, ada andil 'permainan' wakil rakyat agar anggaran negara dalam APBN selalu defisit. Ini digunakan sebagai pembenaran negara untuk menarik utang.

"Padahal, DPR bisa melakukan penghematan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com di Jakarta, Minggu (19/1).

Topik pilihan: Daya Saing Ekonomi | Bank Indonesia

DPR, menurut FITRA, bisa melakukan semisal pengurangan anggaran operasional menteri, pengurangan perjalanan dinas menteri, dan bisa juga melakukan pengurangan perjalanan dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ).

Berdasarkan catatan pihaknya, pada 2012, anggaran perjalanan dinas presiden menghabiskan uang sebesar Rp 202,2 miliar. Anggaran itu habis hanya untuk carter pesawat dalam rangka penerbangan khusus (Pensus) dan kunjungan kerja presiden.

"Realisasi anggaran sebesar Rp 202,2 miliar bisa diberikan untuk bantuan bencana banjir untuk Jakarta dan Manado saja. Bisa mengurangi beban penderitaan rakyat dan membantu rehabilitas rumah-rumah mereka yang rusak. Itu sudah lebih dari cukup," tuturnya.

Utang Indonesia selama pemerintahan SBY , lanjutnya, telah membengkak sebesar Rp 1.045 triliun.

Seperti diketahui, meski utang sudah menumpuk, pemerintah masih berkeras mencari peluang untuk pinjaman. Dalam konteks menggenjot pertumbuhan ekonomi, skema utang atau pinjaman memang tidak diharamkan. Namun, Bank Dunia sudah mengingatkan agar negara berkembang harus mulai mengurangi utang di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih diliputi ketidakpastian.

Hasil pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) juga menunjukkan bahwa desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara periode 2010-2012 belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Sementara itu, desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Akan tetapi, BPK masih menemukan permasalahan yang perlu diperbaiki dalam desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara antara lain strategi pengelolaan jangka menengah belum komprehensif dan review strategi yang bersifat kualitatif belum dilakukan.