Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR dukung rencana pemerintah bentuk holding BUMN

DPR dukung rencana pemerintah bentuk holding BUMN Ilustrasi DPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nyat Kadir, mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalam mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejenis untuk bergabung membentuk holding. Cara ini dilakukan agar aksi korporasi lebih efisien. Dia menyarankan agar 119 BUMN bisa dipangkas menjadi tinggal 50 saja.

"Kalau saya sependapat dengan konsep pak presiden. Untuk efisiensi, perlu integrasi. Seumpama yang mengelola laut dan bergerak di laut kenapa tidak digabungkan dengan PELNI," ujarnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (24/11).

Kadir menilai jika kesemua BUMN saat ini tidak semuanya mencatat untung. Dia menaksir hanya sepertiga saja yang pembukuannya hijau.

Dia mempertanyakan beberapa BUMN yang banyak mengalami defisit masih dipertahankan dan tidak digabungkan agar memperkuat modal dan mengefisienkan operasional.

"Ini BUMN yang sakit, yang bangkrut kenapa harus dipertahankan? Visi pak presiden sudah benar. Bu Rini juga pasti sependapat," tegasnya.

Sebelumnya, era SBY-Boediono, pemerintah mulai melebur perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor sama atau dikenal istilah holding. Pemerintahan Jokowi-JK juga memiliki keinginan serupa.

Alasannya, dengan penggabungan perusahaan BUMN akan semakin kuat untuk bersaing di kancah global dan regional. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan penggabungan BUMN bakal menjadi program kerjanya tahun depan. Rini masih memetakan perusahaan BUMN yang sekiranya berpotensi dilebur.

"Holding sektoral adalah kita melihat per sektor apakah kemungkinan memang yang dapat dilakukan apakah kita membuat holding-holding per sektoral dulu gitu," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta.

Rini meyakini penggabungan BUMN bakal memicu kinerja lebih baik lagi. Selain itu, perusahaan BUMN dapat lebih menguatkan potensi dalam mengembangkan sayap di kancah global.

"Misalnya, di sektor perkebunan ada, di sektor energi, di sektor perhotelan mungkin gitu," kata dia.

Sekadar mengingatkan, penggabungan BUMN ini pernah dijalankan pemerintahan SBY. Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan membentuk dua holding BUMN yaitu perkebunan dan kehutanan.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Daftar Kementerian yang Siap Kirim PNS ke IKN, Totalnya 2.505 Orang

Daftar Kementerian yang Siap Kirim PNS ke IKN, Totalnya 2.505 Orang

ASN yang ditugaskan ke IKN akan mulai pindah secara bertahap

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

Baca Selengkapnya