DPR desak RJ Lino dipecat, Menteri Rini tak mau gegabah

Merdeka.com - Komisi VI DPR menyarankan Menteri BUMN Rini Soemarno memecat Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino terkait arogansinya saat kantor pusat Pelindo di Tanjung Priok digeledah Bareskrim Polri. Pencopotan Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim disangkut-pautkan dengan laporan RJ Lino ke Menteri Bappenas Sofyan Djalil.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Darmadi Durianto meminta Menteri BUMN mengambil langkah cepat meminimalisasi melebarnya permasalahan.

"Saya menghendaki Ibu Rini memberhentikan RJ Lino. Sebab, kalau tidak diselesaikan oleh pemerintah, maka investasi di Indonesia akan terganggu," ujarnya di Gedung DPR, semalam.

Pihaknya juga mengkaji langkah politis menyelesaikan permasalahan Pelindo II dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus).

Anggota Komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H. Refrizal menghendaki Menteri BUMN memaparkan kinerja Pelindo II.

"Yang saya tangkap dari pemakai jasa pelabuhan (Pelindo II), semua orang memuji Lino. Lino bukan musuh saya, kalau dia jelek silakan dipecat. Namun, jangan dibawa ke ranah politik," terang Refrizal.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku tidak bisa mengambil keputusan secara tergesa-gesa. pengambilan keputusan terhadap pejabat perusahaan BUMN harus dilakukan dengan cara profesional.

"Saya sudah menyimak banyak pertanyaan dari bapak, ibu di Komisi VI. Saya lihat secara menyeluruh hal ini tidak terlepas dari kepribadian Pak Lino dan saya mencoba sebagai pimpinan di Kementerian BUMN atau pemegang saham ingin melihat segala sesuatu dari sisi profesionalisme, bukan like and dislike," tutur Rini.

Dia beralasan keputusan yang diambil harus mempunyai dasar kuat. Oleh sebab itu, dirinya memohon kepada anggota Komisi VI DPR diberi waktu untuk membicarakan ini dengan komisaris perusahaan dan petinggi BUMN lainnya.

"Saya memohon kepada bapak dan ibu, berilah saya waktu beberapa hari lagi untuk dapat mendalami hal ini dengan bicara dewan komisaris, para ahli, Menteri Perhubungan dan dapat melaporkan kepada bapak ibu pimpinan keputusannya seperti apa, sebelum bapak ibu memutuskan Panja atau Pansus," papar dia.

Dia juga menghendaki agar semua pihak tidak gaduh dalam menangani hal tersebut. "Saya memohon kepada anggota dewan marilah kita menangani hal ini dengan tidak gaduh," tandasnya. (mdk/noe)