DPR desak pemerintah kurangi cukai rokok kretek

Merdeka.com - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Airlangga Hartarto menyinggung perlunya pemerintah mengurangi cukai komoditas Sigaret Kretek Tangan (SKT). Alasannya, industri ini semakin terpuruk akibat gagal bersaing dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Padahal di satu sisi, industri rokok kretek non-filter itu menyerap tenaga kerja lebih besar di masyarakat.

"Kami minta pemerintah membuat diversifikasi antara SKM dan SKT. Tentu tidak adil bila kita menyamakan kerja tangan dengan produksi mesin," ujarnya di sela-sela perayaan ulang tahun ke-14 Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jakarta, Kamis (12/6).

Politikus dari Fraksi Golongan Karya itu mendesak Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang turut hadir dalam syukuran KPPU, untuk segera membicarakan isu pengurangan besaran cukai ini dengan Kementerian Keuangan.

Airlangga mengklaim tidak menyuarakan kepentingan industri rokok besar. Sebaliknya, yang sedang diperjuangkan adalah nasib pabrik rokok rumahan, dengan luas tempat usaha tak sampai 200 meter persegi.

"Jadi ini kita bicara industri rokok asli, bukan grup-grup yang besar," cetusnya.

Menanggapi permintaan wakil Komisi VI ini, Menko Perekonomian mengaku akan segera menemui bendahara negara yang berwenang mengatur cukai. 

Pada prinsipnya, dia sepakat bahwa industri rokok perlu dibela. Sebab, di sisi hulu saja, petani tembakau yang menggantungkan nasib dari pabrik-pabrik rokok mencapai 6,1 juta orang, tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Nusa Tenggara Barat.

Pekan lalu, perwakilan petani sudah menemui Menko dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluhkan anjloknya bisnis kretek non-filter. Akan tetapi, keputusan cukai rokok jenis ini bisa dikurangi, semua di tangan presiden.

"Saya laporkan masalah cukainya tidak berpihak, ini salah satu sudah saya laporkan pada presiden," kata pria akrab disapa CT itu.

Paling tidak, pemerintah sampai saat ini menegaskan keberpihakan pada industri rokok. "ini akan kita koordinasikan dengan kemenkeu agar diberikan insentif,” imbuh CT. (mdk/noe)