Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi VII Iskan Qolba Lubis mengkritisi kinerja perusahaan listrik negara (PLN) terkait masih banyaknya percaloan dalam proses penambahan daya. Menurutnya, praktik ilegal ini sulit dihilangkan karena mampu meraup sekitar Rp 10 juta.

"Kita masih bisa lihat. Pak menteri dan jajarannya boleh ikut saya, mudah temukannya itu," katanya dalam Rapat Kerja komisi VII dengan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).

Dia juga menanyakan terkait penghapusan subsidi pada sebagian penduduk di kategori 450 VA dan 900 VA yang mana kerap digunakan oleh masyarakat miskin. Menurut dia, PLN harus jelas mengkategorisasi masyarakat yang berhak menerima subsidi.

"Sekarang saya tanya buat jajaran Pak Menteri, kalau kos-kosan masuknya bisa dikategorikan warga miskin apa bukan?," ujarnya dengan nada meninggi.

Sontak saja, suasana yang tenang pada rapat kerja menjadi riuh, banyak lelucon pun terdengar dari pertanyaan yang terlihat serius itu.

"Waduh ngamanin proyek sendiri nih. Lagian siapa nih yang mau dikosin," kata anggota lainnya meledek.

Dalam Rapat Kerja komisi VII dengan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghadirkan Menteri Sudirman Said.