DPR belum beri keputusan penambahan PMN BUMN di RAPBN-P 2016

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengajukan penambahan pembiayaan non utang dalam bentuk Penambahan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Perubahan 2016, yang diberikan untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Komisi XI DPR RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pengajuan penambahan modal ini masih akan dilakukan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut. Di mana pencairan dari penambahan PMN tersebut harus mendapatkan persetujuan dari komisi XI, juga harus masuk dalam UU APBN-P 2016.

"Rapat kerja Komisi XI dan Menteri Keuangan menyepakati agar Kemenkeu melanjutkan pembahasan dengan badan anggaran terhadap pagu alokasi yang diajukan oleh pemerintah," kata Supit di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/6).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Perubahan 2016. PMN pertama diajukan untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 13 triliun, yang merupakan pajak revaluasi aset yang dibayarkan PT PLN kepada pemerintah.

Menteri Bambang mengatakan, penambahan tersebut karena perusahaan pelat merah ini telah melakukan revaluasi aset pada pertengahan tahun 2016 sehingga mendapat tambahan aset modal.

"Selain melakukan revaluasi aset, mereka juga membayar pajak sebesar Rp 13 triliun, yang uang itu kami tetapkan sebagai PMN untuk PLN," kata Menteri Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/6).

Selain itu, PMN juga diberikan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 6,82 triliun, guna mendukung penyelesaian program kesejahteraan rakyat untuk keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Menurutnya, ada ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang dibayarkan Peserta Bukan Penjamin Upah dengan biaya jaminan kesehatan yang diberikan BPJS kesehatan.

"Selain itu, penambahan ini sebagai antisipasi, karena kami mendapatkan data pembayaran dana talangan pemerintah kepada korban lumpur Sidoarjo ada kekurangan," jelasnya.