DPR akui heran masih ada pegawai Ditjen Pajak nakal

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI Edison Betaubun mengaku heran masih adanya kecurangan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Edison mengatakan selama ini penghasilan pegawai lembaga tersebut tergolong lebih besar dibandingkan lembaga lain.

"Membuat kita harus bertanya apakah gaji dan tunjangan masih kecil? Padahal masih lebih besar dari pada yang lain," ujar Edison di Ruang Rapat Komisi XI, Komplek Senayan, Jakarta (28/11).

Edison mengatakan dibalik gencarnya ajakan pemerintah untuk mengikuti Tax Amnesty masih tersimpan keragu-raguan akan keberhasilan dari program tersebut.

"Tanpa kita sadari yang selalu dikomentari oleh pemerintah baik oleh Presiden maupun Kemenkeu. Sebagian besar ikut dan sebagian besar tidak ikut atau mereka ragu ragu," katanya.

Selain hal itu, Edison juga menyoroti pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai Dirjen Pajak selama ini. Edison menegaskan Kemenkeu perlu melakukan pengawasan efektif kepada pegawai pajak dengan memberi sanksi internal jika pegawainya terbukti melakukan pelanggaran.

"Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap direktorat pajak maupun beacukai. Apa pengawasan dilakukan secara efektif? Maka seharusnya pengawasan terhadap di atasnya harus diberi sanksi internal," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, jika ingin menjadi kaya, jangan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Dia menyarankan anak muda menjadi pebisnis jika ingin menjadi miliuner.

"Dan saya mengatakan kepada pegawai Kemenkeu, kalau tujuan kaya bukan di Kemenkeu, jadi pebisnis saja di luar silakan," tuturnya.