Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditarget Berdiri Akhir 2019, BPR Syariah Tangsel Incar Nasabah UKM

Ditarget Berdiri Akhir 2019, BPR Syariah Tangsel Incar Nasabah UKM syariah. shutterstock

Merdeka.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan merencanakan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah Daerah (BPRSD). Hal ini guna meningkatkan akses permodalan bagi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah di Tangerang Selatan.

Direktur Utama PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, Dudung E Diredja, mengatakan saat ini rencana pendirian BPRSD tinggal menunggu izi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sekarang sedang proses di OJK, sudah hampir satu tahun. Memang ini tidak cepat, karena ada beberapa syarat yang harus kita penuhi berdasarkan aturan OJK," ucap dia, Rabu (27/2).

Diterangkan dia, BPRSD yang akan berdiri di Tangsel, minimal bertipe A. Agar banyak memiliki layanan fasilitas keuangan bagi nasabahnya.

"Rencananya kami akan menggandeng tabungan Dana Pensiun Muhamadiyah, nanti sharing modal 70/30 persen. Kami 70 persen, Muhamadiyah 30," ucapnya.

Sampai saat ini, PT PITS telah menggelontorkan dana hingga Rp 44 miliar, untuk penyertaan modal pendirian BPRS tersebut. "Target kami akhir 2019 akan terbentuk," jelas dia.

Menurut dia, BPRSD Kota Tangerang Selatan, tidak hanya menyasar pelaku UMKM dan dana pensiunan saja, tapi juga menyasar akses keuangan bagi 11.000 ASN di lingkup Pemkot Tangsel.

"Setelah BPR Syariah resmi berdiri, mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan ASN aktif untuk penggajian dan sebagainya. Memang target utama kita UMKM, untuk kemudagan akses permodalan mereka," ucap Dudung.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sengketa Pilpres Usai, Prabowo-Gibran Klaim Bisa Kejar Target Investasi Rp1.650 Triliun di 2024

Sengketa Pilpres Usai, Prabowo-Gibran Klaim Bisa Kejar Target Investasi Rp1.650 Triliun di 2024

Bakal dilantik Oktober, Prabowo-Gibran diklaim mampu capai target investasi Rp1.650 triliun di tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Tersangka Korupsi PTBA Bertambah Jadi 5 Orang, Terbaru Eks Dirut dan Analis Bisnis

Tersangka Korupsi PTBA Bertambah Jadi 5 Orang, Terbaru Eks Dirut dan Analis Bisnis

Kejati Sumsel menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi akuisisi PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT Bukit Asam (PTBA).

Baca Selengkapnya
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini

Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Selengkapnya