Ditarget Berdiri Akhir 2019, BPR Syariah Tangsel Incar Nasabah UKM
Merdeka.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan merencanakan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah Daerah (BPRSD). Hal ini guna meningkatkan akses permodalan bagi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah di Tangerang Selatan.
Direktur Utama PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, Dudung E Diredja, mengatakan saat ini rencana pendirian BPRSD tinggal menunggu izi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Sekarang sedang proses di OJK, sudah hampir satu tahun. Memang ini tidak cepat, karena ada beberapa syarat yang harus kita penuhi berdasarkan aturan OJK," ucap dia, Rabu (27/2).
Diterangkan dia, BPRSD yang akan berdiri di Tangsel, minimal bertipe A. Agar banyak memiliki layanan fasilitas keuangan bagi nasabahnya.
"Rencananya kami akan menggandeng tabungan Dana Pensiun Muhamadiyah, nanti sharing modal 70/30 persen. Kami 70 persen, Muhamadiyah 30," ucapnya.
Sampai saat ini, PT PITS telah menggelontorkan dana hingga Rp 44 miliar, untuk penyertaan modal pendirian BPRS tersebut. "Target kami akhir 2019 akan terbentuk," jelas dia.
Menurut dia, BPRSD Kota Tangerang Selatan, tidak hanya menyasar pelaku UMKM dan dana pensiunan saja, tapi juga menyasar akses keuangan bagi 11.000 ASN di lingkup Pemkot Tangsel.
"Setelah BPR Syariah resmi berdiri, mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan ASN aktif untuk penggajian dan sebagainya. Memang target utama kita UMKM, untuk kemudagan akses permodalan mereka," ucap Dudung.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaOJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sengketa Pilpres Usai, Prabowo-Gibran Klaim Bisa Kejar Target Investasi Rp1.650 Triliun di 2024
Bakal dilantik Oktober, Prabowo-Gibran diklaim mampu capai target investasi Rp1.650 triliun di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaTersangka Korupsi PTBA Bertambah Jadi 5 Orang, Terbaru Eks Dirut dan Analis Bisnis
Kejati Sumsel menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi akuisisi PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT Bukit Asam (PTBA).
Baca SelengkapnyaBeredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Selengkapnya