Distribusi BBM Nelayan Tersendat Akibatnya Maraknya Penjual Ilegal
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengakui adanya permasalahan harga dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk nelayan kecil dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Permasalahan tersebut terlihat dari rendahnya angka realisasi pengelolaan BBM bersubsidi jenis BBM tertentu (JBT M Solar) pada tahun 2021 yang hanya mencapai 9,63 persen dari kuota.
"Pengelolaan BBM bersubsidi untuk konsumen pengguna perikanan tahun 2021 sebesar 2.300 ribu kl dengan realisasi hingga Mei 2021 sebesar 221.604,17 kl atau hanya 9,63 persen dari kuota," ujar Trenggono dalam acara penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (2/2).
Trenggono menyampaikan penyebab dari pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak efektif dikarenakan beberapa hal, antara lain kebutuhan penambahan kuota di beberapa daerah/lokasi, masih berlangsungnya praktik penjualan BBM ilegal.
Kemudian ketergantungan nelayan dengan tengkulak, sehingga kebutuhan BBM disediakan tengkulak dengan perjanjian ikan ditampung oleh tengkulak.
"Nelayan juga butuh BBM bersubsidi selain solar (premium) dan minimnya kesadaran dalam melaporkan distribusi BBM bersubsidi," lanjutnya.
KKP Beri Kemudahan Akses
Oleh karena itu KKP mengupayakan untuk memberikan kemudahan akses BBM subsidi bagi nelayan kecil dengan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak di antaranya Kementerian BUMN dan PT Pertamina Patra Niaga.
"Kerja sama ini untuk mensinergikan pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak yang efektif dan terjangkau di lokasi-lokasi dimaksud," tutur Trenggono.
Dalam hal ini, penyaluran pendistribusian BBM akan dilakukan berdasarkan pada zonasi yang terbagi menjadi 6 zonasi di seluruh Indonesia. Nantinya di setiap zona, memiliki maksimal ada lima pelabuhan.
"Nah ini lebih muda bagi Menteri BUMN dan Pertamina untuk juga kemudian bisa berkonsentrasi di spot-spot itu tadi. Kalau sekarang yang terjadi itu lintas, jadi dari sini tangkap di Aceh, dari Jakarta tangkap di Arafura oni yang akhirnya kemudian pemborosan yang luas biasa. Tapi dengan cluster tadi kita akan bisa kontrol bahwa di itu di 5 pendaratan itu ada bahan bakar atau tidak," terang dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaRencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca SelengkapnyaMasa kampanye pemilu 2024 akan berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaAturan baru nantinya akan memuat kategori kendaraan apa saja yang boleh menggunakan Pertalite dan Solar.
Baca SelengkapnyaAH telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Baca SelengkapnyaPertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaKejagung menghentikan penanganan kasus penggelapan uang hasil penggelapan puluhan liter BBM senilai Rp53 juta.
Baca SelengkapnyaSangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya