Dirut SMI Akui Porsi Pendanaan Proyek Energi Baru Terbarukan Masih Kecil

Merdeka.com - Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Edwin Syahruzad mengakui pendanaan dari perusahaannya untuk sektor energi baru terbarukan (EBT) masih kecil. Namun, pembiayaan dari SMI kepada sektor ini hampir ke semua jenis proyek EBT.

"Porsi kami memang kecil ke EBT, namun demikian tapi hampir mencakup EBT dari biomassa, mini hidro, panas bumi dan pembangkit tenaga angin di Sulawesi Selatan," kata Edwin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR-RI , Jakarta, Senin (21/9).

SMI telah berkomitmen dalam pengembangan energi terbarukan melalui pembiayaan terhadap 11 proyek. Total proyek tersebut menghasilkan daya berkapasitas lebih dari 475 megawatt pada tahun 2019.

Adapun total komitmen pembiayaan yang diberikan lebih dari Rp2 triliun. Mobilisasi pembiayaan dilakukan dalam rangka berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.

"Ini untuk memobilisasi buat memitigasi perubahan iklim," kata dia.

Edwin juga melaporkan pihaknya telah menerbitkan obligasi hijau untuk menggerakkan dana. Sejatinya obligasi tersebut memang untuk aktivitas yang sifatnya pengembangan energi baru terbarukan.

Dukungan Pemerintah dan SMI pada sektor bumi khususnya pada tahapan eksploitasi. Berbagi dukungan ini tentunya bisa dalam bentuk pinjaman langsung di PLTP Dieng dengan kapasitas 10 megawatt. Kemudian pada proyek penugasan Waesano di Manggarai Barat dengan potensi 30 megawatt dalam pengeboran eksplorasi oleh Pemerintah.

Lalu, mitigasi risiko sumber panas atau pengeboran oleh BUMN dengan memberikan fasilitas pinjaman dengan porsi de-risking untuk SOE. Terakhir mitigasi risiko sumber panas pengeboran swasta dengan fasilitas pinjaman dengan porsi de-risking dari donor.

Diperlukan Pembagian Risiko

Dalam regulasi terhadap energi terbarukan, kata Edwin, diperlukan pembagian risiko yang optimal. Prinsipnya, setiap risiko harus dialokasikan kepada pihak yang tepat untuk mengelola. Tak ketinggalan diperlukan juga regulasi yang kondusif untuk mendorong investasi.

Beberapa hal yang perlu jadi perhatian dalam pembiayaan antara lain, kekuatan atau kapasitas sponsor proyek. Kapabilitas dan rekam jejak EPC. Cashflow yang stabil dari proyek. Struktur pembiayaan yang tepat dan pihak-pihak yang kompeten.

Untuk itu, dibutuhkan kerjasama erat antar pemerintah dan BUMN atau swasta untuk memenuhi target 23 persen EBT pada tahun 2025. Termasuk dengan berbagai lembaga bilateral atau multilateral dalam percepatan pembangunan berkelanjutan.

Dukungan dalam bentuk penguatan dalam aspek penyiapan proyek EBT. Dalam hal ini aspek penurunan risiko investasi untuk meningkatkan kelayakan proyek EBT.