Dirut Bantah Pemanfaatan BPJS Kesehatan Didominasi Orang Kaya
Merdeka.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menepis narasi pemanfaatan BPJS Kesehatan didominasi oleh orang kaya. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pengguna terbesar BPJS Kesehatan adalah segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Orang kira, paling banyak menggunakan BPJS itu bukan segmen PBI tapi orang kaya, padahal datanya enggak begitu," ujar Ali di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (30/1).
Berdasarkan data terakhir periode 2021-2022, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan biaya layanan untuk segmen PBI sebesar Rp27,5 triliun dengan jumlah kasus hampir 32 juta kasus. Urutan selanjutnya, yaitu pekerja penerima upah (PPU) dengan total biaya yang telah dikeluarkan BPJS Kesehatan yaitu Rp24,1 triliun dengan jumlah kasus 28,3 juta.
Urutan ketiga, yaitu peserta BPJS Kesehatan mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dengan total biaya yang telah dikeluarkan BPJS Kesehatan yaitu Rp20 triliun dengan 26 juta kasus. Dan segmen terakhir yaitu bukan pekerja dengan total biaya hampir Rp6 triliun dengan 9 juta kasus.
Ali menambahkan, untuk segmen PBI juga mendominasi pemanfaatan BPJS Kesehatan untuk pengobatan jantung. Dalam data yang ditampilkan, peserta segmen PBI untuk kasus jantung telah menelan biaya Rp3 triliun lebih dengan jumlah kasusnya 4,2 juta.
Data yang ditampilkan Ali kontradiktif dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menganggap pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan justru didominasi orang-orang kaya. Dia bahkan berencana melakukan audit terhadap pengguna BPJS Kesehatan.
Indikator sederhana yang menjadi parameter orang kaya pengguna BPJS adalah masyarakat pelanggan PLN dengan daya 6.600 KVA.
"1.000 orang yang paling besar expense di BPJS saya mau tarik datanya, saya mau lihat itu PLN-nya berapa kVA, kalau sudah di atas 6.600 ya pasti itu adalah orang yang salah," ujar Budi saat rapat bersama Komisi IX, dikutip Rabu (23/11).
Budi juga akan meminta Dewan Pengawas BPJS kesehatan untuk melakukan risk manajemen lebih rinci dan memeriksa siapa saja orang-orang di level seribu teratas. Pendataan seperti ini menurutnya lumrah dilakukan di dunia perbankan.
Dia menilai, pengeluaran BPJS Kesehatan bisa saja dihabiskan untuk pembiayaan bagi masyarakat yang tergolong mampu dalam hal ekonomi. Akibatnya, layanan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat miskin tidak merata.
"Seharusnya kita bayar orang yang memang betul-betul tidak mampu sedangkan yang mampu itu harusnya dicover oleh asuransi swasta. Oleh karena itu coverage tidak boleh terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi nanti diambil oleh semua orang kaya," ungkapnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemudik Sakit di Kampung Halaman Bisa Berobat Pakai BPJS Tanpa Pindah Faskes, Begini Cara Urusnya
Hal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaOrang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS
Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dirut BPJS Kesehatan Sambangi RS Mata Cicendo Bandung, Pastikan Janji Layanan JKN Bandung
Fokus utama dalam penyelenggaraan Program JKN adalah bagaimana peserta dapat merasakan pelayanan yang optimal.
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Alasan OJK Cabut Izin BPR Bank Purworejo
OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).
Baca SelengkapnyaAnies Bicara Penguatan Peran Puskesmas, Janji Sediakan Psikolog dan Konseling Gratis untuk Masyarakat
Anies mengatakan penguatan Puskesmas sudah dilakukan sebelum menjabat gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Dulang Prestasi di Awal Tahun 2024
BPJS Kesehatan terus berupaya dalam menyesuaikan kebutuhan zaman melalui kehadiran inovasi berbasis digital.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca Selengkapnya