Dirjen Pajak pakai data Panama Papers jadi referensi kejar aset WP

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan bakal menjadikan data yang dirilis Panama Papers sebagai referensi untuk menelusuri aset-aset wajib pajak (WP) Indonesia di luar negeri. Meski demikian, Ken menegaskan bahwa Ditjen Pajak sudah memiliki data-data aset orang Indonesia di luar negeri, yang valid. Data tersebut bukan data dari Panama Papers.

"Oh referensi dong, bagi kita referensi data itu. Yang jelas saya (dapat data) bukan dari Panama Papers," kata Ken di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (5/4).

Nantinya, lanjut Ken, data Panama Papers akan disinkronisasi dengan yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. "Panama Papers saya sebagai cross check saja, tapi yang jelas data saya mungkin lebih resmi ya dari mereka, mereka kan dari media massa, tapi tetap saya cek," imbuh Ken.

Ken memastikan bahwa data yang sudah dipegang oleh Ditjen Pajak, merupakan data resmi dari otoritas pajak negara-negara anggota G20. "Kami peroleh data itu bukan dari Panama Papers, kita peroleh data dari tax authority atau dirjen pajak di negara-negara G20, jadi data kita lebih resmi," tegas Ken.

Lebih lanjut Ken mengatakan, akan ada tindakan khusus bagi para pengemplang pajak, terlebih lagi setelah diberlakukannya tax amnesty atau pengampunan pajak. "Oh jelas, penindakan kalau mereka tidak patuh, kan nanti ada kesempatan tax amnesty, kalau tidak ikut ya saya periksa," imbuh Ken.

Upaya pemanggilan, menurut Ken, akan dilakukan setelah Ditjen Pajak melakukan pengecekan data SPT. "Kita lihat dong, SPT kan baru masuk nih, saya cek. Kalau SPT-nya tidak sama dengan asetnya yang belum dilaporin ya pasti saya panggil," tutup Ken.