Direktur Kartu Prakerja: Kalau Mau BLT, Sudah Disediakan Program Lain Berupa PKH
Merdeka.com - Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menegaskan bahwa anggaran pelatihan sebesar Rp5,6 triliun untuk peserta kartu prakerja tidak secara cuma-cuma digelontorkan. Pernyataan ini pun sekigus menjawab adanya anggapan dari berbagai pihak yang menyebut pemerintah hanya membuang-buang uang saja.
Direktur Kemitraan dan Komunikasi PMO Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menjelaskan dana sebesar Rp5,6 triliun benar-benar ditujukan untuk memberikan pelatihan yang bersertifikat dan kurikulum yang sesuai. Upaya itu dilakukan agar peserta atau tenaga kerja dapat lebih produktif.
"Saya tidak sependapat ini buang uang. Ini juga untuk pelatihan terstruktur. Disediakan lembaga pelatihan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (27/4).
Panji memahami memang saat ini kondisinya masyarakat membutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah bukan sekedar pelatihan. Namun, pemerintah sudah menyediakan berbagai macam bentuk bantuan langsung tunai berupa PKH dan kartu sembako.
Sehingga dalam program kartu prakerja ini pemerintah mendesain sedemikian rupa. Artinya masyarakat tetap bisa mendapatkan insentif, namun harus mengikuti beberapa persyaratan yakni melalui program latihan sebagai bekal di dunia kerja.
"Untuk menambah makan, pendapatan, dia harus lebih produktif. Jadi tidak hanya makanan dan berpikir hari ini, tapi harus dikasih kail yang lebih mahir terampil modern sehingga makannya lebih banyak setelah ekonomi baik. Atau nambah kail baru yang disebut new skill. Mereka bisa belajar profesi baru," jelas dia.
Masyarakat, lanjut dia, dapat dengan bebas memilih program pelatihan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dengan demikian persaingan sehat akan terbuka lebar serta pendidikan vokasi akan meningkat.
"Semua balai pelatihan, LKP, semuanya diterima, masyarakat yang akan memilih. Produk baik, pelatihan baik dan harga bagus dipilih," tandas dia.
Deretan Permasalahan Kartu Prakerja Versi Pengusaha
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menyoroti beberapa permasalahan dalam program kartu prakerja yang telah diimplementasikan pemerintah. Salah satunya adalah tidak adanya alat ukur relevan yang dibangun untuk peningkatan produktivitas masyarakat.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani, mengatakan lahirnya program kartu prakerja ini berangkat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 untum peningkatan kerja dengan produktivitas dan daya saing. Namun, dalam kenyataannya, tidak ada peningkatan produktivitas dalam program kartu prakerja.
"Pertama, tidak ada alat ukur relevan dengan semangat yang dibangun yakni peningkatan produktivitas. Ada yang bisa dan tidak, dengan ada ukuran jelas yang tidak bisa masuk (mendaftar)," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (27/4).
Ajib menilai penjaringan peserta program kartu prakerja tidak semuanya tepat sasaran. Sebab, ada beberapa yang masuk sebagai peserta yang memang tidak membutuhkan, dan masih memiliki kecukupan uang namun punya kesempatan masuk kartu prakerja. "Jadi tinggal gimana orang ini butuh atau tidak," imbuh dia.
Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana caranya bisa mengukur program ini efektif atau tidak. Misalnya, berapa persen yang bisa mendapatkan kerja setelah diberikan pelatihan melalui program kartu prakerja ini, berapa banyak yang bisa bisnis dan berapa yang jadi karyawan lagi setelah di-PHK.
"Alat ukur ini harus disampaikan. Jadi kita tidak bisa debat perdebatan dengan debat juga, tapi harus diselesaikan dengan tampilkan angka," kata dia.
"Problemnya ketika Kemenko Perekonomian gandeng platform digital, alat ukur ini tidak bisa mandatory. Platform tunggu dari peserta," kata dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaProgram Kartu Prakerja 2024 Segera Dibuka, Peserta Dapat Insentif Rp4,2 Juta
Untuk pengumuman lebih lanjut soal pembukaan progra Kartu Prakerja akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaAda 1,6 Juta Lowongan Kerja Formasi PPPK Awal Tahun 2024, Intip Besaran Gaji dan Tunjangannya
Dalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga Usul Beasiswa LPDP Sediakan Pelatihan seperti Program Kartu Prakerja
Salah satu konsepnya dengan memberikan aspek pelatihan.
Baca SelengkapnyaPKS Kritik Rencana Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Bikin Gelisah Guru
Dia juga menilai tak seharusnya dibahas di pemerintahan saat ini.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya