Diprotes rakyat, pungutan DKE penjualan Premium dipastikan batal

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, memastikan Dana Ketahanan Energi (DKE) tidak akan dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, keputusan ini diambil karena kebijakan pungutan DKE yang dibebankan kepada masyarakat menuai banyak protes keras dari masyarakat.

"DKE yang jelas pungutan kepada masyarakat itu tidak akan dilakukan. Karena reaksi publik negatif, padahal seluruh kebijakan publik harus memperhatikan pandangan masyarakat juga," ujar Sudirman di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (19/2).

Sebagai gantinya, kata Sudirman, pihaknya akan membebankan DKE kepada badan usaha minyak. "Mungkin akan mungut di hilir. Itu yang dipungut badan usahanya. Dan memang kebijakan BBM itu apalagi sudah impor, bergeraknya dari subsidi," katanya.

Namun demikian, pungutan DKE ini akan dilakukan setelah kondisi perekonomian sudah membaik. Apabila tidak membaik, DKE akan terus ditahan hingga momentumnya tepat.

"Satu ketika harus ada pajak. Kapan itu dipajaki tergantung nanti tergantung situasi ekonomi. Jadi harusnya begitu," tuturnya.

"Yang paling realistis sekarang DKE nya adalah Rp 1-3 triliun yang masih bisa dihemat dari pos pos lain. Harusnya masih bisa, saya berharap itu bisa kita lakukan," pungkasnya. (mdk/idr)