Dinilai gagal turunkan angka kemiskinan, ini kata Menteri Sofyan

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2015 menyatakan pemerintah gagal menurunkan angka target kemiskinan tahun 2014.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil mengatakan, program pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu program prioritas pemerintah hingga tahun 2017.

"Kami usahakan dipercepat, karena masalah kemiskinan itu suatu masalah yang cukup mengganggu," kata Sofyan di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta, Rabu (13/4).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen. Padahal, target pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan pada saat itu berada di kisaran 9 sampai 10 persen.

Data ini pun menjadi dasar bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk menetapkan target pengurangan angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Meski begitu, angka tingkat kemiskinan justru kembali melebar pada tahun lalu, mencapai 11,13 persen. Padahal, dalam RPJMN 2015-2019 angka kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 9,5 persen sampai dengan 10,5 persen.

Oleh sebab itu, pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung realisasi program-program pengentasan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial.

"Kami masih diskusikan berapa (anggaran untuk program pengentasan kemiskinan). Misalnya berapa untuk program pencegahan, kami akan naikkan," tutur Sofyan.

Sebelumnya, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengungkapkan tiga penyebab utama kegagalan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pertama, adalah karena belum tepatnya kebijakan pengelolaan data base kemiskinan.

Kedua, tidak tepatnya sasaran dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Dan terakhir, belum tersedianya data dan informasi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).