Diminta Segera Dimanfaatkan, Menkeu Sri Mulyani Khawatir Aset Eks BLBI Diserobot

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan anak buahnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk gerak cepat dalam mengelola aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah diserahkan ke negara. Hal ini bertujuan agar aset tidak kembali diserobot lantaran terlantar.

"Sekarang ini juga saya minta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara langsung memikirkan asetnya dimanfaatkan untuk apa. Jangan sampai tanahnya liar kemudian bisa di serobot lagi oleh berbagai pihak," tegasnya dalam acara Seremoni Serah Terima Aset Eks BLBI di Jakarta, Kamis (25/11).

Bendahara Negara ini mencontohkan, pemanfaatan aset eks BLBI secara cepat dan tepat bisa melalui hibah. Khususnya kepada kementerian/lembaga penting negara maupun pemerintah daerah.

"Sehingga di dalam mendapatkan aset hibah ini akan meningkatkan peran dan tugas dari kementerian/lembaga tersebut," tekannya.

Selain hibah, pemanfaatan aset eks BLBI juga bisa digunakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat secara langsung. Dengan demikian, diharapkan dapat memperkuat ekonomi keluarga.

"Jadi, jangan sampai kita hanya mengambil aset. Kemudian tanahnya menjadi tanah liar, kemudian bisa di serobot lagi," tandasnya.

Lama Tak Dimanfaatkan Aset BLBI Bisa Pindah Tangan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD meminta sejumlah penerima hibah aset eks BLBI untuk segera memanfaatkannya. Dia khawatir, jika lama dimanfaatkan, tanah akan berpindah ke tangan-tangan tak bertanggung jawab. Sebagaimana yang pernah dia temukan sebelumnya.

"Ada tanah, cukup besar sudah dialihkan ke Pemda, tanah ratusan atau ribuan meter itu pindah ke orang-perorang, kepala daerah dapat, kepala BPN dapat, berpindah padahal itu sudah ada akta milik negara," katanya mengisahkan dalam Serah Terima Aset Eks BLBI, Kamis (25/11).

Ketika ditangani oleh pengadilan setempat, kata Menko Mahfud, tanah itu belum dibukukan jadi aset negara sehingga kepemilikan diserahkan kepada sertifikat perorangan tadi. "Untung pengadilan lebih tinggi lagi memutuskan (aset tanah itu) kembali ke negara," kata dia.

Meski kisah yang disampaikannya ini merupakan penyalahgunaan wewenang, namun proses pengadilan yang dijalankan nantinya akan memerlukan waktu yang panjang. Pasalnya, sudah ada dokumen-dokumen atas nama perorangan.

"Nah maka saya pesan pak Walikota Bogor tolong nanti segera dimanfaatkan, dibangun aja, kalau tidak (dibangun) mininal pembukuannya sudah jelas," tambahnya.

Sementara itu, sejumlah aset di Gambir, Jakarta Pusat akan dimanfaatkan oleh Kementerian Agama kepada badan pengurus masjid Istiqlal. Rencananya, lahan itu akan jadi pusat pengembangan kader ulama khususnya perempuan.

Menko Mahfud menyambut baik langkah ini. Dia berpesan, kader-kader ulama yang nantinya dicetak adalah yang paham terkait moderasi agama.

"Sangat bagus mengembalikan fungsi masjid bisa jadi tempat ibadah sosial, ritualnya ada, tapi sosialnya harus dibangun seperti yang sudah dibangun, mudah-mudahan bisa cetak kader ulama yang faham moderasi agama, artinya ulama yang moderat, yakin kebenaran agamanya tapi tak usil dengan yang lain," katanya.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6