Dikritik DPR soal Vaksin Berbayar, Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menerima banyak kritikan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) terkait rencana penerapan vaksinasi gotong royong (VGR) individu berbayar. Kritikan tersebut disamapaikan saat rapat kerja pemerintah DPR untuk membahas laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I-2021.

Sri Mulyani mengatakan, semua aspirasi dari anggota Banggar akan disampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Namun dirinya memastikan dari sisi APBN siap untuk menanggung target kekebalan komunal atau herd immunity yang ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah menjamin 70 persen herd immunity itu adalah secara gratis dan ada di dalam anggaran APBN," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja tersebut, Senin (12/7).

Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Anggota Banggar Fraksi PKB, Ratna Juwita mengatakan, upaya vaksinasi harus terus dikawal oleh Kementerian Keuangan, jangan sampai ada vaksinasi yang rencananya akan dikomersilkan oleh BUMN Kimia Farma.

"Kami memohon Kementerian Keuangan bisa terus mengawal Kemenkes agar tidak ada issue vaksinasi yang dikomersilkan. Karena kita tahu target 2 juta per hari jauh dari capaian, dan kita hanya bisa 700-800 ribu per hari, itu saja kita belum clear," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Banggar Fraksi Demokrat, Bramantyo Suwondo. Dia mengatakan pemerintah harus fokus melakukan percepatan vaksinasi. Sebab jika dilihat dari persentase terhadap populasi, Indonesia dibandingkan negara lain masih sangat kecil.

Jika dengan vaksin gratis saja masyarakat enggan vaksin, lantas apa yang membuat pemerintah yakin, dengan vaksin berbayar ini efektif untuk percepatan vaksin dan apa yang menjamin pemerintah kelompok rentan bisa mendapatkan vaksin dengan komersialisasi vaksin.

"Hadirnya vaksin berbayar jauh dari keadilan, di satu sisi begitu menularnya antrean untuk mendapatkan vaksin bagi masyarakat di bawah 40 persen dan disatu sisi ada jalur cepat yang bisa membayar. Kalau bisa negara yang benar-benar menjalankan konstitusinya," ujar Bramantyo.