Didominasi Wakil Parpol, Anggota BPK Baru Diharapkan Tak Ada Konflik Kepentingan
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru dilantik meningkatkan semangat tata kelola keuangan negara sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Selama ini, BPK memberikan rekomendasi dalam perbaikan tata kelola keuangan negara, baik dalam penerimaan negara, aset, dan belanja negara.
"Peranan BPK sangat penting dalam kita meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara. Selama ini kemitraan pemerintah dan BPK berjalan baik," kata Sri Mulyani di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (17/10).
Sementara itu, terkait komposisi anggota BPK yang didominasi latar belakang politik, Menkeu mengatakan baik berlatar politik atau nonpolitik, mereka sudah disumpah sehingga diharapkan tidak ada konflik kepentingan.
"Sumpahnya mereka tadi sangat serius, tidak menerima apa pun, dan menjanjikan apa pun, dalam bentuk apa pun," imbuhnya.
Diketahui, 5 anggota BPK terpilih periode 2019-2024 mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta. Ketua MA Hatta Ali memandu pengucapan sumpah jabatan tersebut dan diikuti lima anggota BPK terpilih.
"Sebelum memangku jabatan anggota BPK, saudara-saudara wajib bersumpah," kata Hatta.
Kelima anggota BPK itu adalah Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Ahsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 101/P 2019, 9 Oktober 2019.
Dari lima anggota BPK tersebut, empat di antaranya memiliki latar belakang politik. Pius Lustrilanang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra dan merupakan salah satu aktivis pergerakan nasional pada akhir 1990-an.
Daniel Lumban Tobing sebelumnya adalah politisi PDI Perjuangan dan sempat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VII. Calon anggota lainnya yakni Achsanul Qosasi merupakan petahana yang sebelumnya merupakan politikus Partai Demokrat.
Begitu juga dengan Harry Azhar Azis, petahana yang sempat menjabat sebagai Ketua BPK, memiliki latar belakang sebelumnya sebagai politikus Partai Golkar. Sedangkan, Hendra Susanto merupakan pejabat karir dari BPK dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditoriat I B.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tiga parpol pendukung Anies menunggu langkah PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyabelum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaTKN tidak mempermasalahkan apabila parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tawaran gabung koalisi.
Baca SelengkapnyaAkibat peristiwa itu, anggota Polres Jakpus mengalami luka robek pada bagian kepala.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaSejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya