Di tangan pemerintah, Inalum akan jadi kawasan industri

Merdeka.com - Pemerintah berkukuh mengambil alih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari tangan Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada Oktober tahun ini. Jika sudah resmi dikuasai, pemerintah berencana membuat kawasan industri di sekitar perusahaan tersebut.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyebutkan, saat ini masih ada sisa lahan 100 hektar di sekitar Inalum yang masih belum dimanfaatkan. Lahan tersebut akan dibangun kawasan industri.

"Kami harus siapkan masterplan untuk kawasan industrinya seperti apa, karena status tanah dari proyek Inalum masih tersisa kurang 100 hektar yang bisa dimanfaatkan," ujar dia yang ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (8/7).

Kawasan itu juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi alumunium dari 260.000 ton menjadi 450.000 ton. "Nanti kita lihat di roadmap dan lihat juga kemampuan pelabuhannya (Kuala Tanjung)," tegasnya.

Hidayat menjelaskan, produksi alumunium dari Inalum diprioritaskan untuk memenuhi pasar domestik terlebih dahulu. Selama ini, porsinya 60 persen untuk di ekspor ke Jepang dan hanya 40 persen untuk domestik.

"Pada prinsipnya akan memenuhi kebutuhan domestik dulu baru melakukan ekspor. Nanti policy nya kebutuhan domestik sebanyak 300.000 ton dipenuhi terlebih dahulu," ucapnya.

Sebelumnya, PT Inalum akan beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia pada 1 November 2013. Pengambilalihan itu sesuai dengan ketentuan dalam Master Agreement (MA).

"Posisi pemerintah terkait nilai transaksi adalah dengan menggunakan nilai buku tanpa memperhitungkan revaluasi aset," ujarnya Hidayat beberapa waktu lalu.

Untuk menguasai Inalum, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun. Dana tersebut, kata Hidayat, merupakan dana yang akan diambil dari APBN-P 2012 dan APBN 2013.

"Dana akan digunakan untuk pembelian aset, dana contigency, serta biaya operasional perusahaan selama masa transisi," tutur Hidayat.

Investasi awal PT Inalum adalah sebesar 411 miliar yen tahun 1978, dengan komposisi saham saat ini adalah pemerintah RI sebesar 41,12 persen, dan investor Jepang 58,88 persen. Jumlah karyawan 2.000 orang dengan pemasaran sebesar 60 persen ke Jepang dan 40 persen ke pasar dalam negeri.