Di Rapimnas Kadin, Wapres Singgung Ketimpangan Ekonomi Sebagai Masalah Serius Bangsa

Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021 di Bali Nusa Dua Conventional Center (BNDCC). Dalam sambutannya, Wapres membeberkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019.

Di data itu, Wapres menyebut jumlah penduduk miskin sebesar 9,4 persen, warga yang rentan 20,6 persen, kelompok masyarakat yang menuju kelas menengah 48,2 persen, kelas menengah 21,5 persen, dan berpendapatan tinggi hanya 0,4 persen.

"Jadi sebetulnya kesejahteraan ekonomi di Indonesia hanya dirayakan tak lebih dari 21,9 persen penduduk lapis paling atas. Artinya, problem ketimpangan menjadi perkara serius di Indonesia," kata Wapres di Bali, Sabtu (4/12).

"Data itu menunjukkan betapa redistribusi kesejahteraan merupakan pekerjaan rumah penting bangsa ini, agar keadilan sosial dirasakan dalam kenyataan, tidak hanya tertulis dalam dasar negara dan konstitusi," tambahnya.

Pemerintah, kata Wapres, selama ini telah melakukan banyak daya untuk mewujudkan pemerataan, di antaranya melalui program dana desa, percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian Timur, reforma agraria dan perhutanan sosial, dukungan kepada pelaku UMKM melalui pengurangan pajak final dan akses permodalan.

Ajak Dukungan Kadin

Namun, dia menyebut dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak termasuk pengusaha untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. "Tidak ada cara lain untuk mendorong peningkatan jumlah usaha menengah dan besar, kecuali melalui kolaborasi. Kerja sama usaha adalah ikatan bersama dan tanggung jawab antar-pengusaha," tegas Wapres.

Pada rangkaian Penutupan Rapimnas Kadin 2021, dilaksanakan pula dua penandatanganan nota kesepahaman. Pertama, antara Kadin Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Kerja Sama Penanggulangan Bencana di Sektor Pariwisata.

Kedua, nota kesepahaman antara Kadin Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Reporter: Delvira H

Sumber: Liputan6