Merdeka.com - Di hadapan delegasi pebisnis Uni Eropa, Wakil Presiden Jusuf Kalla memamerkan gebrakan-gebrakan kebijakan yang dibuat pemerintahan baru yang belum genap satu bulan bekerja. Salah satunya soal kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 per liter.

JK sapaan akrabnya, memaparkan bahwa setiap pemerintahan punya peran penting dalam ekonomi dan bisnis. Pemerintah punya 2 instrumen terkait ekonomi yakni APBN dan kebijakan.

"Dalam bertahun-tahun, defisit APBN tinggi karena subsidi di banyak sektor terkadang tidak efektif. Karena itu, dua hari lalu walaupun bukan kebijakan yang populer, kami meningkatkan harga BBM," ujar JK di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (19/11).

JK yakin gejolak penolakan kebijakan kenaikan harga BBM bakal mereda. "Demonstrasi masih terjadi di banyak tempat, tapi menurut saya akan berhenti dalam satu minggu," tegasnya.

Menurutnya, dengan mengurangi subsidi BBM, pemerintah semakin efektif dalam menggunakan anggaran negara. Lebih efektif membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Lebih mudah bekerja sama dengan investor karena pemerintahan yang efektif.

Tidak hanya itu, JK juga membangga-banggakan gebrakan pemerintah untuk menarik investor ke dalam negeri. "Banyak yang mengeluhkan ‎kualitas birokrasi, perizinan lama keluar. Kami mau lakukan perbaikan, dalam beberapa bulan kami mau bangun pelayanan terpadu satu pintu multi kementerian dalam BKPM. Birokrasi lebih efisien," ungkap JK.

Mantan Ketua umum Partai Golkar ini mengakui membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur. Pemerintah juga akan menggandeng pihak swasta untuk menggarap beberapa proyek infrastruktur.

"Kami butuh lebih banyak infrastruktur, listrik 35.000 megawatt, (butuh) USD 40 miliar setiap 5 tahun. Pemerintah akan tawarkan ke swasta dan kerja sama pemerintah swasta. Ini kebijakan kami sekarang," jelas JK.