Di 2017, ada 10 kendala kemudahan berusaha di daerah

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia menyebut kemudahan berusaha di beberapa daerah masih terdapat banyak kendala. Daerah tersebut di antaranya Palembang, Surabaya dan Makassar.

Berdasarkan hasil pengamatan Ombudsman pada 2017, ada sekitar 10 kendala untuk kemudahan berusaha yang dihadapai antara lain, kepastian dan kecepatan pelayanan publik belum terlalu dirasakan oleh pelaku usaha, suku bunga tinggi, kebijakan pemerintah pusat yang tidak terimplementasi dengan baik serta tumpang tindih peraturan.

Selanjutnya, prosedur perizinan belum sederhana, paket kebijakan 16 tidak ada satupun yang menyentuh IKM. Pungli di lingkungan pengurusan proses berusaha masih diketemukan, bisnis online yang mendorong berkurangnya transaksi konvensional dan berakibat nilai impor naik dan nilai ekspor turun, lemahnya keterlibatan atau partipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada para penyelenggara baik pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Ombusan Amzulian Rifai mengatakan, kendala kemudahan ini meningkat dibandingkan 2016. Hal ini disebabkan oleh performa di daerah.

"Kemudahan bisnis kita masih problem. masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah," ujar Amzulian, di kantornya, Jakarta, Selasa (31/10).

Dia mengatakan, salah satu kendala yang paling banyak dihadapi dalam berusaha adalah masalah regulasi. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki regulasi.

"Bapak Presiden menyebut ada 42.000 (regulasi) ini kan salah satu faktor (kendala)," tegasnya.

Untuk itu, Ombudsman mempunyai kepentingan supaya peringkat kemudahan bisnis di Indonesia meningkat sesuai target pemerintah.