Merdeka.com - Dewan Pengupahan Nasional dari unsur serikat pekerja dan buruh menegaskan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait tidak naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2021.

"Tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno terkait dengan tidak naiknya UMP 2021," ujar Anggota dewan pengupahan nasional dari unsur serikat pekerja dan buruh, Mirah Sumirat dalam video konferensi, Jumat (30/10/2020).

Adapun rapat pleno tersebut digelar pada 15-17 Oktober lalu yang berlokasi di Hotel Harris Suites Puri Mansion, Jakarta. Dalam rapat itu, Mirah menjelaskan ada dua pendapat yang berasal dari pengusaha dan buruh.

Merujuk pada berita acara rapat, serikat pekerja dan buruh memandang, penetapan UMP/UMK/UMSP/UMSK tahun 2021 diserahkan kepada dewan pengupahan daerah masing-masing.

Sementara Apindo menyatakan, berdasarkan kondisi pandemi covid-19, maka penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota tahun 2021 disamakan dengan tahun 2020.

"Jadi kalau ada pernyataan bahwasannya ini sudah direkomendasikan dewan pengupahan nasional terkait tidak naiknya UMP 2021, itu bohong. Mengada-ada,” kata Mirah.

Sementara, Mirah, yang juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) mengatakan unsur dari pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut tidak memberikan pendapat apapun. "Pemerintah di sana diam saja," kata dia.

Buruh Kecewa

Untuk itu, Mirah mengaku kecewa atas Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 terkait upah minimum tahun 2021. Dalam hematnya, Pemerintah hanya mengakomodir kepentingan pengusaha, dan mengabaikan rekomendasi dari unsur serikat buruh dan pekerja.

"Ternyata melalui SE Menaker yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP 2021. Ini sangat membuat kekecewaan. Kami sangat marah sekali karena pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian dan kemanusiaan di tengah situasi pandemi ini," kata Mirah.

Reporter: Pipit Ika Ramdhani

Sumber: Liputan6.com