Deretan ilmuwan sampai pengusaha tolak JSS

Merdeka.com - Indonesia adalah negara maritim dan secara alamiah membutuhkan moda transportasi kapal. 

Pakar teknik sipil Institut Teknologi Bandung pada 1960-an, yakni Prof. Sedyatmo, meyakini kondisi geografis itu setidaknya di dua pulau utama yakni Jawa dan Sumatera, bisa ditaklukkan lewat pembangunan jembatan. Tujuannya, agar kendaraan darat bisa menyeberang dari masing-masing sisi pulau. 

Inilah muasal Jembatan Selat Sunda, megaproyek yang sampai sekarang masih menjadi kontroversi.

Muncul pada zaman Soekarno, proyek dengan sebutan 'Tri Nusa Bima Sakti' itu baru serius dijalankan pada 1988. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pimpinan B.J Habibie menghitung dana buat membangun jembatan sepanjang 29 kilometer membelah Selat Sunda. Dalam perkiraan sebelum krisis ekonomi 1997, biaya membangun jembatan itu mencapai Rp 100 triliun.

Sempat terbengkalai karena krisis ekonomi dan gejolak politik jelang reformasi, calon jembatan terpanjang di Indonesia ini kembali dihidupkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengusaha Tommy Winata, ditunjuk jadi rekanan swasta untuk mewujudkannya. Tim bos Artha Graha itu menyederhanakan format jembatan, menjadi 27,4 kilometer saja.

Dari segi biaya, JSS memerlukan duit tak main-main. Tahap persiapan saja sudah menelan dana Rp 225 triliun. Pengelolanya baru akan mulai balik modal setelah 70 tahun beroperasi.

Pemerintah pusat tetap bertekad membangun jembatan ini, mengandalkan sokongan swasta. Badan Pelaksana Teknis dipimpin Kementerian Pekerjaan Umum memasang target groundbreaking harus dimulai tahun depan, di era presiden baru.

Kengototan pemerintah didasarkan pada data 3 juta kendaraan roda empat saban tahun melintasi Selat Sunda. Bila masih mengandalkan angkutan Feri,ongkos logistik yang kerap membebani konsumen di kedua pulau sulit turun. Belum lagi ongkos psikologis masyarakat yang kerap mengantre hingga 26 kilometer dari Pelabuhan Merak saban libur lebaran.

Tapi, di luar argumen para pendukung JSS, ada juga pihak yang kontra. Latar belakang mereka beragam, ada yang ilmuwan, pengusaha feri, maupun ekonom.

Benang merah pendapat mereka senada, bahwa Indonesia adalah negara maritim, sehingga pembangunan infrastruktur laut lebih mutlak dilakukan. Adanya jembatan justru mubazir bahkan berisiko meminggirkan potensi ekonomi di Indonesia timur.

Siapa dan apa saja pendapat mereka yang menolak JSS? Berikut rangkumannya oleh merdeka.com:

Wakil Ketua INSA Lolok Sudjatmiko

Wakil Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Lolok Sudjatmiko menyatakan tidak sepakat dengan rencana pembangunan JSS. Dia menilai proyek infrastruktur mercusuar itu hanya akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya tidak setuju dengan JSS. Lebih baik benahi infrastruktur pelabuhan saja," ujar Lolok.

Selain boros, jika JSS diteruskan hal itu dapat mengancam keberlangsungan sektor transportasi dan logistik melalui jalur laut. Padahal, biaya yang dibutuhkan untuk transportasi jauh lebih murah jika menggunakan kapal laut ketimbang kendaraan darat.

"(Distribusi dan logistik) Masih bisa dihandle kapal laut," ungkap Lolok.

Ketua Kadin Suryo Sulisto

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Suryo B. Sulisto menganggap program pemerintah untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) masih belum diperlukan. Dia lebih sepakat jika program tersebut dialihkan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang lain.

"JSS belum terlalu dibutuhkan," ujar Suryo di kantornya, Jakarta, Jumat (28/3).

Suryo menilai, keberadaan JSS tidak akan berkontribusi besar pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, masih banyak infrastruktur yang dapat mendorong ekonomi nasional tumbuh lebih cepat.

"Bayangkan kalau ada kereta cepat yang menempuh jarak Jakarta-Surabaya hanya empat jam, seberapa cepat ekonomi kita akan tumbuh," ungkap dia

Indonesia Maritime Institute (IMI)

Pakar kelautan menilai JSS tidak sesuai hakekat ?Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan yang seharusnya mengedepankan strategi maritim dalam membangun negara ini.

"Seharusnya yang dilakukan adalah meningkatkan infrastruktur maritim di Selat Sunda seperti penyebarangan Merak-Bakaehuni dan merampungkan pembangunan PIB (Pelabuhan Internasional Bojonegara) di Serang Banten," kata Direktur IMI Y Paonganan.

Bahkan, lanjut Paonganan, JSS juga akan menghalangi ALKI Selat Sunda yang merupakan amanat dari UNCLOS 82 sebagai konsekuensi dari dicetuskannya Deklarasi Djuanda 1957.

"Pemerintah jangan terlalu yakin dan ambisius dengan pembangunan JSS, perlu dipertimbangkan faktor-faktor lainnya agar tidak mempermalukan Indonesia di mata Internasional," ungkapnya.

Pakar transportasi UI

Pakar transportasi Universitas Indonesia Sutanto Soehodo mengakui saat ini pengguna layanan feri kerap dirugikan akibat antrean panjang baik di Merak maupun Bakauheni. Tapi itu, imbas dari kapasitas kapal dan dermaga yang belum memadai.?

Seharusnya, kata dia, pemerintah mulai berpikir melakukan modernisasi kapal-kapal yang sudah tua.?

"Jadi, kalau sekarang, misalnya, daya angkut kapal itu cuma 100 unit, bagaimana ke depan, bisa sampai 200 unit," ujarnya.?

Sutanto kurang setuju dengan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Karena, dia belum melihat nilai keekonomian yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaannya.?

Ekonom Faisal Basri

Proyek Kawasan Ekonomi Strategis Selat Sunda yang menonjolkan Jembatan Selat Sunda (JSS), dinilai ekonom Faisal Basri tak rasional. Pasalnya, tak mungkin swasta mau menanggung risiko menggarap studi kelaikan, jika belum menguasai aset strategis selain jembatan.

Dia menilai PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) yang merupakan gabungan perusahaan BUMD Banten dan Lampung dengan Grup Artha Graha, jelas punya kepentingan selain jembatan. Dasarnya, adalah proyek itu memberi imbal hasil terlalu lama untuk investornya. Dia heran mengapa GBLS sempat ngotot membiayai sendiri studi kelaikan JSS.

"Enggak ada di dunia ini proyek sebesar itu swasta murni. Karena jembatan itu dibangun 25 tahun. Enggak bisa dijalankan model jalan tol, jadi 10 kilo dibuka. Ini jembatan 25 tahun enggak dapat duit coba, kan enggak masuk akal," ujarnya.

Pembangunan jembatan itu menafikan potensi Indonesia sebagai negara maritim. Plus, pembangunan akan kembali terfokus ke wilayah Barat nusantara.

"JSS ini menyesatkan, sebab negeri kita maritim. Kalau alasannya interkoneksi, kenapa enggak bangun juga jembatan Jawa-Kalimantan. Itu sesat semua, jelas ongkos distribusi tetap lebih murah dengan kapal," tandasnya.