Deretan alasan pengusaha tolak tambahan libur bersama Lebaran 2018

Merdeka.com - Tambahan libur bersama Lebaran 2018 terus menuai polemik. Pemerintah Jokowi-JK bahkan merevisi ulang tambahan libur Lebaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Sedangkan para pengusaha keberatan atas penambahan hari libur lebaran.

Salah satunya pengusaha yang berfokus pada ekspor. Mereka khawatir penambahan libur lebaran bakal mengganggu proses transaksi terutama dari pembeli luar negeri.

CEO Jan & Clift Furniture, Rezon Jonathan mengatakan, pada dasarnya perusahaan tidak dapat libur karena harus tetap produksi. Apalagi untuk mereka yang memiliki transaksi jual beli dengan konsumen luar negeri. Penambahan libur mendadak, tentu saja mengganggu proses bisnis.

"Perusahaan kami sebetulnya tidak dapat libur karena harus produksi setiap hari guna menyuplai kebutuhan ekspor furniture. Dalam case tertentu, seperti Lebaran bagi karyawan muslim, ada tambahan cuti, bukan libur. Jika libur terlalu panjang, tentu sangat berpengaruh dengan produksi dan para buyer kita, terutama di luar negeri," tegas Rezon di Jakarta, Jumat (4/5).

Jan & Clift Furniture, kata Rezon, memiliki tempat perakitan di Jepara, kemudian dikemas dan finishing di Tangerang, Banten. Dengan pangsa pasar premium, dimana produk digunakan di apartemen dan perumahan elite, ia khawatir penambahan libur akan mengganggu proses bisnis, mulai produksi, distribusi, hingga transaksi.

"Produk kami juga diekspor, terutama ke Amerika Serikat. Kami juga melayani pesanan lokal, terutama digunakan di apartemen dan perumahan premium. Kami berharap kebijakan penambahan libur, dapat dikaji lagi, supaya proses bisnis bisa berjalan sesuai yang sudah direncanakan," kata Rezon.

Menurut dia, kebijakan libur yang terlalu panjang akan berdampak pada penurunan produktivitas. Seringkali, karena libur terlalu panjang, semangat atau etos kerja para karyawan tidak langsung 'tune in'. Alhasil, dari sisi kinerja cenderung turun. Padahal, di tengah pasar persaingan yang semakin ketat, pengusaha berharap ada situasi kondusif yang mendukung bisnis berjalan lebih baik. "Pengusaha seperti kami tentu berharap kinerja karyawan, kinerja perusahaan tetap berjalan baik," katanya.

Founder dan Owner Rattu Beverage, perusahaan distributor minuman premium, , Yurie Rusphandy mengatakan, penambahan libur mengganggu perencanaan bisnis dan manajemen yang sudah disusun. Padahal sejak awal tahun perusahaan sudah menetapkan libur hari raya perusahaan. Sehingga hal ini akan sangat mengganggu kegiatan operasional dan produksi.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, kebijakan menambah libur Lebaran mengganggu industri manufaktur. Kata dia, operasional per hari bagi perusahaan manufaktur itu sangat berarti, karena menyangkut produksi. Kalau kemudian tiap pabrik memiliki target produksi ribuan barang, lalu terpaksa libur di luar rencana manajemen, maka bisa dibayangkan berapa banyak produksi yang bisa tertahan.

Sarman mengingatkan, terlalu libur lama juga bisa menurunkan produktivitas, bagi pengusaha maupun pekerja.

Untuk itu, pengusaha berharap pemerintah kaji ulang libur Lebaran 2018. Karena pasti akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi pabrik-pabrik. Sarman berharap ada solusi terbaik sehingga tidak merugikan dunia usaha.

Ketua Bidang OKK BPP HIPMI dan Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi), Anggawira menilai bahwa kebijakan tambahan libur Lebaran tanpa dikoordinasikan dengan pengusaha. Padahal, setiap kebijakan pemerintah akan punya pengaruh ke dunia usaha. Apalagi jika berkaitan dengan libur, meliburkan karyawan.

Setiap kebijakan pemerintah, kata Anggawira, jangan sampai kontraproduktif dengan dunia usaha. Atau, kebijakan itu hanya berefek positif pada satu sisi saja. Pemerintah harus merancang membuat kebijakan yang mampu mengakomodir berbagai sisi.

Dia khawatir, jika libur terlalu panjang, dari sisi produktivitas akan terganggu. Bisa juga akan muncul-muncul biaya tambahan lain. Terutama bagi sektor-sektor tertentu yang harus melakukan pengiriman secara tepat waktu, maupun harus melakukan produksi tepat waktu. Jika libur bertambah, tentu saja produksi bisa mundur dan berpengaruh pada kesepakatan bisnis yang bisa menambah biaya.

"Dunia usaha berharap, masukan atau keberatan kepada pemerintah ini menjadi bahan untuk mereview kebijakan tersebut," tegas Anggawira. (mdk/idr)