Demo, karyawan Freeport ancam tutup kantor pemerintahan Papua

Merdeka.com - Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) mengancam akan menutup kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika. Aksi ini buntut dari tuntutan untuk menormalisasikan Freeport jika tidak segera dijawab oleh pemerintah pusat.

"Kami akan tutup kantor sentra pemerintahan kalau pemerintah pusat tidak segera normalisasi kembali Freeport hingga 120 hari batas waktu berakhir," kata Mikhael Adii, juru bicara aksi demo saat menyampaikan orasi di halaman kantor Sentra Pemerintah Kabupaten Mimika seperti dikutip Antara, di Timika, Kamis (23/3).

Dia mengatakan Freeport dan karyawan selama ini telah memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah termasuk pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah pembangunan kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Mereka juga mengungkapkan kekecewaan lantaran menilai Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak konsisten mengikuti kesepakatan bersama untuk menyampaikan aspirasi mereka pada aksi demo pertama di 17 Februari lalu yang dipusatkan di kantor Sentra Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Kami kecewa dengan Pak Bupati. Ia pergi sendiri ke Jakarta dan memperjuangkan kepentingan pribadi dengan minta saham. Bupati malah katakan tidak mengenal kami," tuturnya.

Mereka juga meminta pemerintah pusat hingga daerah untuk tidak mempolitisir persoalan diantara Freeport dan pemerintah pusat.

Pendemo yang juga terdiri dari keluarga dan istri karyawan tersebut hanya menyampaikan orasi selama kurang lebih 30 menit dan langsung konvoi dengan kendaraan roda dua dan empat menuju bundaran Timika Indah, jalan Budi Utomo dikawal aparat kepolisian Timika.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia sudah kembali melakukan produksi tembaga di Papua. Sebelumnya, produksi Freeport sempat berhenti usai dilarang melakukan ekspor pada 11 Januari 2017.

Vice President Corporate Communication Freeport Riza Pratama mengatakan saat ini, Freeport sudah mulai berproduksi kembali. Namun, produksinya tidak bisa normal seperti beberapa waktu lalu.

"Sudah mulai beroperasi secara bertahap. Kami akan beroperasi sekitar 40 persen dari normal produksi sesuai dengan kapasitas Smelting kami di Gresik," ujarnya kepada merdeka.com di Jakarta.