Defisit APBN Tahun 2021 dan 2022 Alami Tren Penurunan, Ini Detail Angkanya

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit APBN tahun 2022 ditarget turun menjadi 4,85 persen terhadap PDB atau sekitar Rp868 triliun. Bahkan realisasi defisit APBN tahun anggaran 2021 juga diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan yakni 5,7 persen dari PDB.

"Diperkirakan 2021 jadi 5,1 persen - 5,4 persen dari PDB pada tahun ini," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).

Realisasi defisit anggaran ini juga lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 6,14 persen dari PDB. Turunnya realisasi defisit APBN ini sudah sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menyehatkan APBN.

Sehingga secara bertahap defisit APBN pada tahun 2023 bisa kembali maksimal 3 persen dari PDB. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 2 tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Maka untuk mempercepat prosesnya, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan reformasi struktural. Di antaranya dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur dan konektivitas dan mobilitas.

"Reformasi juga ditujukan untuk perkuat pembangunan kualitas SDM melalui reformasi di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan," kata dia.

Bidang Keuangan Negara

Sementara itu, di bidang keuangan negara, reformasi dilakukan lewat perpajakan, baik dari sisi administrasi maupun sisi kebijakan. Lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini menjadi motor penggerak reformasi perpajakan.

"Perpajakan akan menjadi sumber pendanaan yang andal dalam mendung pendanaan jangka menengah dan jangka panjang," katanya.

Sementara itu, dalam hal penganggaran tahun 2022 didorong untuk belanja yang lebih efisien dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian fokus terhadap program prioritas dan mengantisipasi terhadap kondisi ketidakpastian.

Penguatan data yang kuat terintegrasi dan terpercaya akan akan menjadi kunci. Penataan kembali sistem perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penerapan protokol baru di dalam menyusun angka dasar secara bertahap.