Daya Beli Masyarakat Dinilai Makin Lesu Jika PPKM Kembali Diperpanjang

Merdeka.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut, jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dijalankan terlalu lama maka akan berdampak pada konsumsi rumah tangga. Pada akhirnya juga akan berdampak pada ekonomi nasional.

"Kalau terlalu lama maka efeknya ke gangguan berkepanjangan pada konsumsi rumah tangga. Trust konsumen untuk mengeluarkan uang atau spending sangat rendah," kata Bima saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/8)

Dia mengatakan, ada dua syarat agar daya beli masyarakat kembali normal. Pertama mobilitas kembali normal dan pendapatan masyarakat pulih. Kedua faktor ini lah yang saat ini terhambat karena PPKM dijalankan pemerintah.

"Daya beli yang terus lesu akan berimbas pada banyaknya kelas menengah rentan yang turun menjadi orang miskin baru," kata dia.

Di satu sisi, angka pengangguran bakal tinggi karena investasi tertunda atau proyek delay. Oleh karenanya, dia memperkirakan Indonesia dipastikan kembali negatif di kuartal ke III-2021.

"Ekonomi akan minus lagi. Jangan senang dulu kemarin tumbuh 7 persen itu hanya pemulihan semu yang temporer. Trajectori resesi di depan mata," kata Bima.

Menurutnya, masyarakat akan belanja lebih banyak mobilitas kembali normal dan pendapatan masyarakat pulih. Namun adanya perpanjangan PPKM level 4, dua hal tersebut jadi terhambat.

Untuk menangani masalah tersebut, Bhima meminta Pemerintah menambah insentif ke sektor usaha maupun bantuan sosial kepada masyarakat. Misalnya bantuan sebanyak Rp 1-1,5 juta per bulan untuk keluarga penerima bantuan sosial tunai maupun PKH.

"Pelaku usaha di pusat perbelanjaan tidak cukup diberi diskon PPN 10 persen, kasih saja bantuan tunai untuk bantu sewa tempat misalnya Rp3-5 juta per bulan selama PPKM. Terakhir kecepatan penyerapan belanja pemerintah juga jadi kunci," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com