Darmin: Saya pernah berkantor di Menko dengan keadaan lebih parah

Merdeka.com - Darmin Nasution baru saja dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Darmin menggantikan Sofyan Djalil yang digeser Jokowi ke Kementerian PPN/Bappenas.

Darmin yang ditemui di kantornya mengaku sudah cukup akrab dengan suasana kantornya yang baru. Pasalnya, Darmin penah menduduki jabatan sebagai asisten Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenko Waspampan) pada 1994.

"Saya sebetulnya datang ke sini bukan seperti orang asing dan merasa cukup akrab dengan semua. Memang sebagian orang belum saya kenal. Tetapi sebagai institusi itu, saya masuk sebagai pemerintahan tahun 1994 itu sudah 21 tahun lebih saya di sini," ujar dia dalam acara Sertijab di kantornya, Jakarta, Rabu (12/8).

Dia bercerita saat masuk ke dalam pemerintah, Indonesia tengah berada dalam gejolak ekonomi yang lebih parah dari saat ini. Pasalnya, defisit transaksi berjalan sempat menyentuh 3,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 1994. Lalu, kata Darmin, Presiden Soeharto memerintahkan untuk merubah kebijakan. Namun, tidak mampu meredam gejolak tersebut, kemudian terjadilah krisis ekonomi 1998.

"Sekarang memang jauh dari krisis tetapi kondisi ini agak sedikit bikin kita tidak nyaman. Memang kantor ini (Kemenko Perekonomian) dan Bank Indonesia sering paling dikritisi," kata dia.

Dia meminta seluruh kementerian yang berada di bawah Kemenko Perekonomian untuk mengkalibrasi data. Pasalnya, data-data dimiliki saat ini masih belum akurat terutama masalah data kebijakan impor.

"Kalau datanya salah pasti kesimpulannya salah. Untuk itu tidak muluk-muluk untuk teman-teman itu kalibrasi data. Kalau tidak akurat kita minta penjelasan lebih lanjut."

Dalam acara Sertijab tersebut juga dihadiri oleh menteri-menteri di bawah naungan Darmin Nasution yaitu Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Kepala BKPM Franky Sibarani. (mdk/idr)