Darmin khawatir 65 persen penduduk desa pindah ke kota di 2025

Merdeka.com - Masa depan kemandirian desa akan berhasil jika Indonesia mampu mengatasi masalah yang dihadapi saat ini, yakni pertumbuhan laju migrasi penduduk. Laju migrasi penduduk desa di penjuru Indonesia mencapai 4 persen per tahun, salah satu yang tertinggi di dunia.

Diperkirakan pada 2025, 65 persen penduduk desa akan berpindah ke kota. Angka ini diestimasi akan mencapai 85 persen pada 2050.

Salah satu penyebab laju migrasi ini adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani subsisten. Petani yang memilih tetap tinggal di desa tidak memiliki banyak pilihan, baik untuk memilih bibit, pupuk, alsintan, hingga penjualan hasil garapannya sendiri.

Bantuan pertanian yang datang ke desa pun terkadang tidak cocok dengan kebutuhan spesifik di daerah mereka. Sementara itu, di luar musim bercocok tanam, banyak petani subsisten mencari pekerjaan ke kota untuk menambah penghasilan, namun tidak jarang setelahnya tidak kembali lagi ke desa. Bila tidak ditanggulangi, meningkatnya angka migrasi desa ke kota akan membuat desa 'hilang' dan mengganggu ketahanan pangan.

“Dari sini, kita harus mulai bergerak untuk melakukan transformasi pada petani-petani yang awalnya hanya bersifat subsisten menjadi lebih berorientasi pada pasar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan keynote speech

Pada seminar bertajuk 'Menuju Kemandirian Desa Masa Depan', Jumat (19/5) di Kantor Kemenko Perekonomian.

Menurut Darmin, untuk melahirkan petani-petani yang berorientasi pasar, hal yang penting dilakukan adalah memberikan akses yang lebih luas kepada petani, salah satunya melalui pembangunan desa yang lebih mandiri.

"Basis utama dari desa mandiri ini adalah membangun infrastruktur pasar yang dapat mendukung peningkatan nilai tambah hasil produksi sektor pertanian. Di samping itu, dibutuhkan pula pembangunan fasilitas yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan utama petani di desa," lanjutnya.

Darmin mencontohkan, saat ini hasil pangan petani cenderung mencari pembeli, bukan dicari pembeli. Hal itu membuat harga di konsumen akhir menjadi mahal.

"Perlu ada pasar pengumpul. Orang tahu dari kabupaten ketika mau beli harus datang kemana dan logistiknya harus benar. Harus orang yang kesana kemari nyari kol misalnya, jangan kol yang kesana kemari, mahal akhirnya," pungkas Darmin.