Daripada akuisisi BTN-Mandiri, lebih baik merger Mandiri-BNI

Merdeka.com - Berbagai pandangan muncul terkait rencana akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri. Rencana ini dinilai tidak tepat lantaran akar bisnisnya berbeda dan bertolak belakang. Karena itu dua perbankan milik BUMN ini dinilai tak seharusnya digabung.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harry Azhar Aziz mengatakan, lebih baik pemerintah menggabungkan dua bank pelat merah yang sama akar bisnisnya. Semisal Bank Mandiri dengan Bank Negara Indonesia (BNI).

"Yang perlu dimerger seharusnya yang usahanya sama, yakni Bank Mandiri dan BNI. Kalau BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan BTN (Bank Tabungan Negara) kan berbeda," ujarnya di Galeri Cikini, Jakarta, Senin (21/4).

Menurutnya, Bank Mandiri dan BNI memiliki fokus yang sama, yakni melayani korporasi dan ritel. Sementara itu, BRI dan BTN memiliki fokus yang sangat berbeda dengan kedua perbankan tersebut. BRI fokus pada sektor mikro, sedangkan BTN pada perumahan.

"Suku bunga rumah di BTN kenapa rendah, karena ada dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dikucurkan di situ. Kalau diakusisi maka program pemerintah tidak bisa masuk di situ," jelas dia.

Harry menuturkan, sesungguhnya pelepasan saham pemerintah sebesar 60,14 persen di BTN tidak dapat sepenuhnya direalisasi. Menurut peraturan Bank Indonesia (BI), pembelian saham industri keuangan paling maksimal hanya sebesar 40 persen.

"Sekarang ada peraturan Bank Indonesia, membeli saham dari perbankan melebihi 40 persen tidak boleh, jadi dia cuma boleh membeli saham BTN 40 persen," jelasnya.

Meski begitu, jika pemerintah ngotot menjalankan rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri, maka proses penjualan saham perseroan harus transparan.

"Penjualan saham harus konsultasi ke pekerja. Kalau tidak, maka Menteri BUMN (Dahlan Iskan) tidak melaksanakan undang-undang BUMN. Saran saya kepada Menteri BUMN, buatlah ini (proses akuisisi) transparan, supaya tidak ada kecurigaan," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Harry juga mengungkapkan mengenai pembelian saham pemerintah sebesar 60,14 persen di BTN tidak dapat menggunakan dana rekap.

"Kalau dibeli dengan dana rekap, menjadi permasalahan, kalau Mandiri membeli dengan cash itu masuk dalam RUPS mandiri, dapat dari mana dananya," papar dia. (mdk/noe)