Daripada akuisisi BTN-Mandiri, lebih baik merger Mandiri-BNI
Merdeka.com - Berbagai pandangan muncul terkait rencana akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri. Rencana ini dinilai tidak tepat lantaran akar bisnisnya berbeda dan bertolak belakang. Karena itu dua perbankan milik BUMN ini dinilai tak seharusnya digabung.
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harry Azhar Aziz mengatakan, lebih baik pemerintah menggabungkan dua bank pelat merah yang sama akar bisnisnya. Semisal Bank Mandiri dengan Bank Negara Indonesia (BNI).
"Yang perlu dimerger seharusnya yang usahanya sama, yakni Bank Mandiri dan BNI. Kalau BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan BTN (Bank Tabungan Negara) kan berbeda," ujarnya di Galeri Cikini, Jakarta, Senin (21/4).
Menurutnya, Bank Mandiri dan BNI memiliki fokus yang sama, yakni melayani korporasi dan ritel. Sementara itu, BRI dan BTN memiliki fokus yang sangat berbeda dengan kedua perbankan tersebut. BRI fokus pada sektor mikro, sedangkan BTN pada perumahan.
"Suku bunga rumah di BTN kenapa rendah, karena ada dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dikucurkan di situ. Kalau diakusisi maka program pemerintah tidak bisa masuk di situ," jelas dia.
Harry menuturkan, sesungguhnya pelepasan saham pemerintah sebesar 60,14 persen di BTN tidak dapat sepenuhnya direalisasi. Menurut peraturan Bank Indonesia (BI), pembelian saham industri keuangan paling maksimal hanya sebesar 40 persen.
"Sekarang ada peraturan Bank Indonesia, membeli saham dari perbankan melebihi 40 persen tidak boleh, jadi dia cuma boleh membeli saham BTN 40 persen," jelasnya.
Meski begitu, jika pemerintah ngotot menjalankan rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri, maka proses penjualan saham perseroan harus transparan.
"Penjualan saham harus konsultasi ke pekerja. Kalau tidak, maka Menteri BUMN (Dahlan Iskan) tidak melaksanakan undang-undang BUMN. Saran saya kepada Menteri BUMN, buatlah ini (proses akuisisi) transparan, supaya tidak ada kecurigaan," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Harry juga mengungkapkan mengenai pembelian saham pemerintah sebesar 60,14 persen di BTN tidak dapat menggunakan dana rekap.
"Kalau dibeli dengan dana rekap, menjadi permasalahan, kalau Mandiri membeli dengan cash itu masuk dalam RUPS mandiri, dapat dari mana dananya," papar dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK Beri Sinyal Izinkan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat
Sejalan dengan hal itu, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger kedua bank tersebut bisa rampung sebelum Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaBTN Syariah & Bank Muamalat Bakal Merger, Erick Thohir: Kalau Lancar Maret 2024 Bisa Final
Langkah ini mendukung Indonesia masuk dalam 10 besar bank syariah terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaBank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp31,3 Triliun Jelang Pencairan THR
Penempatan uang di mesin ATM Mandiri berada di lokasi strategis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bank bjb Salurkan KUR Pola Kemitraan ke 11.804 Debitur, Totalnya Rp1,9 Triliun
Bank bjb fokus mengembangkan pelayanan agar lebih banyak lagi masyarakat dapat menjangkau produk dan jasa layanan perbankan.
Baca SelengkapnyaNekat Tinggalkan Jabatan Mentereng di Bank, Pria Tulungagung Ini Pilih Buka Bisnis Cukur Rambut
Sesaat setelah pensiun dini dari bank, orang tuanya sempat khawatir karena dia belum bekerja lagi dan bisnis yang dijalankan belum jelas nasibnya
Baca SelengkapnyaBanjir Demak, BRI Peduli Salurkan Makanan Saji Tiap Hari
Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Demak.
Baca SelengkapnyaSektor Properti Pulih dari Pandemi, KPR Bank BTN Tumbuh 12,66 Persen
Alhasil, pemulihan ekonomi telah menunjukkan perbaikan yang signifikan ke arah yang lebih baik
Baca SelengkapnyaBank BPD Bali Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Pungutan Wisatawan Asing
BPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.
Baca SelengkapnyaBukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnya