Dana desa belum implementasikan Nawacita pemerintahan Jokowi-JK

Merdeka.com - Dalam RAPBN 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah jatah dana transfer ke daerah dan desa menjadi 782 triliun. Nilai tersebut naik Rp 117 triliun dibanding porsi dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 664 triliun.

Dalam nota keuangan RAPBN 2016, porsi dana transfer ke daerah sebesar Rp 91 triliun dan dana desa sebesar Rp 47 triliun. Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi turut mengapresiasi. Namun perlu diperhatikan terkait kesiapan daerah mengelola dana besar untuk kesejahteraan rakyat.

"Transfer daerah memang mengalami peningkatan. Dana desa meningkat namun difokuskan pada alokasi khusus di kementerian sehingga masih terpusat," ujar Apung dalam diskusi di Kedai Kopi Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Dalam penilaiannya, dana desa yang dibagikan ke masyarakat, masih belum sesuai dengan implementasi Nawacita. Alias masih terkesan setengah tiang.

"Karena kenaikan dana transfer daerah tidak diberikan langsung ke daerah namun Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui kementerian," tambahnya.

Selain itu, lanjut Apung, dalam implementasinya, program tersebut juga belum didukung dengan perbaikan revisi Undang-Undang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang masih menciptakan ketimpangan. Selain itu, daerah juga masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi dari pendapatan pemerintah pusat.

"Oleh karena itu, transfer dana ke daerah harus diformulasikan lagi agar jangan terjadi ketergantungan daerah dengan pusat. Perlu dukungan revisi aturan hubungan keuangan pusat ke daerah," ucapnya.