Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan, kondisi sosial ekonomi Papua dan Papua Barat alami perbaikan pada periode 2015-2019. Sepanjang periode tersebut Edy menjelaskan angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.

Kemudian, indeks Pembangunan Manusia Papua yang naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7. Perbaikan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua," kata Edy di Jakarta, Selasa (1/12).

Dia menuturkan studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan, pembangunan jaringan jalan telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas.

Peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi.

"Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh," imbuhnya.

Indikator lainnya ialah Koefisien Gini Papua yang naik sedikit dari 0,392 (2015) menjadi 0,394 (2019). Sedangkan di Papua Barat membaik, yaitu dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019.

Pengangguran

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.

Namun, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif, disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.

Tetapi jika dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 cukup bagus, yaitu 5,03 persen (ketika pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen). "Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik," ungkap Edy.

Dia menjelaskan pada akhir 2019 pemerintah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan.

"Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja," tandasnya.