Dahlan tak masalah DKI Jakarta batal ambil PPD tahun ini

Merdeka.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak mempermasalahkan jika Pemprov DKI Jakarta batal mengambil alih Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) tahun ini. Dalam APBD 2014, Pemprov tidak menganggarkan dana untuk mengambil alih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

"Terserah saja. Kok tanya saya," ujar Dahlan di sela-sela acara outlook BUMN, di Jakarta, Rabu (29/1).

Anggaran pengambilalihan diperlukan untuk melunasi utang-utang PPD yang diperkirakan mencapai Rp 170 miliar. Itu terdiri dari utang reksa dana investasi, utang dengan PT Pelabuhan Indonesia II, utang pajak, dan utang dagang atau bisnis.

Menurut Dahlan, pengambilalihan PPD berlangsung lama bukan karena masalah utang yang harus dilunasi. Melainkan, Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dulu mengurus soal pengambilalihan aset tersebut dengan Kementerian Keuangan.

"Prosedur yang lama bukan piutang piutang. Pemda DKI mengambil PPD, silakan urus ke kemenkeu, jangan menteri BUMN urus ke kemenkeu," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak tahu alasan pemerintah pusat belum merespon surat pemprov yang meminta PPD dialihkan menjadi BUMD.

"Kita enggak tahu. Situasi sekarang politik lawan politik, bisa nunggu Oktober ini," jelas Ahok, sapaan Basuki.

Terlepas dari itu, dia juga merasa bingung dengan mekanisme pengambilalihan PPD dalam bentuk hibah murni. "Itu susah kan, mereka bukan perusahaan terbuka, hibahnya gimana? apakah hibah asset, seperti apa? Atau apa harus ubah ke PT dulu? Nah itu urusan dengan DPR lagi. Itu yang agak repot," terangnya.

Atas dasar itu, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk tidak menganggarkan dana pengambilalihan PPD dalam APBD 2014. Kendati demikian, Ahok berharap rencana tersebut bisa terlaksana tahun depan.

"Makanya kita enggak anggarkan uang pembayaran utang. Karena enggak jelas, mungkin tahun depan. DPRD sudah setuju tahun depan dianggarkan," kata mantan bupati Belitung Timur itu.