Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dahlan: Pemotongan anggaran seharusnya lebih besar lagi

Dahlan: Pemotongan anggaran seharusnya lebih besar lagi Dahlan Iskan . ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemotongan anggaran BUMN demi menyelamatkan defisit anggaran karena membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dahlan yang ditemui seusai rapat mengaku pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi kinerja kementerian. Bahkan Dahlan menyebut seharusnya pemotongan anggaran kementerian lebih besar lagi akibat dampak masalah subsidi.

"Harusnya lebih besar, enggaklah (mengganggu), anggaran kementerian BUMN kan kecil juga," ucap Dahlan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/6).

Dahlan memaklumi pemotongan anggaran kementerian demi penyehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dahlan juga berjanji akan melakukan efisiensi di berbagai bidang seperti perjalanan dinas, pengurangan energi serta listrik.

"Kita akan efisiensi, tidak apa apa dipotong," ucap Dahlan.

Dari keputusan rapat kali ini, DPR Komisi VI dan Dahlan menyepakati pemotongan anggaran kementerian sebesar Rp 9,1 miliar. Anggaran Kementerian BUMN yang semula Rp 143,6 miliar saat ini menjadi Rp 134,4 miliar.

Dalam rapat kali ini Dahlan bersama Komisi VI juga menyepakati penurunan setoran dividen BUMN tahun buku 2013 yang hanya 31,3 triliun atau lebih rendah Rp 2,55 triliun dari setoran dividen tahun 2012.

(mdk/bmo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali

Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.

Baca Selengkapnya
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang

Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya