Merdeka.com - Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan di gedung DPR, Selasa (4/2) berjalan alot dan belum membuahkan keputusan. Dahlan Iskan berkukuh tidak mau mengintervensi direksi BUMN soal tenaga kerja outsourcing.

Dahlan masih ngotot tidak akan melakukan intervensi terhadap perusahaan BUMN. Sebab, berdasarkan aturan Undang-undang BUMN dan peraturan Perseroan Terbatas (PT), urusan pengangkatan karyawan perusahaan kewenangan direksi.

"Enggak ada tanggapan, sudah jelas semua. Saya sudah laksanakan sebagaimana rekomendasi panja sebatas wewenang saya. Bukan soal berani dan tidak berani," tegas Dahlan.

Anggota Komisi IX DPR asal fraksi PKS, Indra menuturkan, Menteri BUMN memang tidak dapat mengintervensi namun diperbolehkan memberikan arahan kepada direksi-direksi perusahaan BUMN.

Dahlan langsung merespon pernyataan tersebut. "Ya menurut Anda begitu. Tapi saya sudah melaksanakan apa yang menjadi kewenangan saya,"ucap Dahlan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf yang atau yang akrab disapa Noriyu meminta Dahlan membuat rencana kerja penyelesaian masalah outsourcing di perusahaan BUMN.

"Tidak mudah ketemu dengan pak Dahlan, bersedia menerima masukan komisi IX, silakan mengkristalisasikan. Karena tadi bapak menceritakan butuh waktu untuk selesaikan outsourcing. Butuh waktu berapa lama. Untuk itu dapat dipaparkan dalam bentuk flow chart untuk menjelaskan, harus ada solusi untuk diselesaikan. Bukan ada kaitannya dengan politik," jelas Noriyu.

Kesepakatan awal, raker akan selesai pukul 13.00 WIB. Namun karena pembahasan alot maka belum ada solusi yang disepakati. Pimpinan raker sekaligus ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning memutuskan menghentikan rapat selama satu jam.

"Rapat ini belum selesai, untuk itu kita skors satu jam. Mungkin ada yang mau makan dan minum," ujar Ribka.