Dahlan ngotot cuma Hutama Karya garap Trans Sumatera

Merdeka.com - Pekan lalu pemerintah sudah memutuskan, PT Hutama Karya tidak akan sendirian menggarap jalan tol Trans Sumatera. Namun Menteri BUMN Dahlan Iskan tetap ngotot bahwa jalan tol itu hanya dikerjakan oleh Hutama Karya.

Alasan Dahlan, pembangunan jalan tol yang sudah digulirkan sejak akhir 2012 itu hanya sepanjang Binjai-Medan-Tebing Tinggi.

"Itu hanya Hutama karya saja. Alasannya karena belum panjang, hanya dari Binjai-Medan, Medan-Tebing Tinggi," ujar Dahlan di Pusdiklat Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/3).

Namun, hingga saat ini Dahlan ini belum mendapat laporan tindak lanjut rencana pembangunan jalan tol ini. Termasuk soal skenario pelaksanaannya. "Trans sumatera saya belum ngikuti, belum dapat laporan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, rapat lintas kementerian sepakat melanjutkan proyek jalan tol Trans Sumatera yang rencananya akan digarap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya. Karena melibatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak sedikit, dasar hukum proyek ini akan diubah, sehingga ada kemungkinan perusahaan pelat merah lainnya dilibatkan.

Usulan revisi draf peraturan presiden ini diutarakan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Dia menilai, sangat riskan jika Hutama karya menggarap tol ini sendirian. Jika ada kendala, diharapkan pemerintah bisa langsung menunjuk BUMN lainnya.

"Draf perpres itu seakan-akan sudah diserahkan ke (Hutama Karya). Kalau ada apa-apa seakan tidak ada solusi lain, kalau default, kita khawatir terkunci. Jadi kita harapkan bisa kita tunjuk BUMN lain atau pemerintah mengambil oper," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/2).

Tanggung jawab Hutama Karya membangun 23 ruas jalan tol. Sebagai tanda keseriusan, BUMN infrastruktur ini sampai membentuk dua anak usaha khusus.

Tapi niatan Hutama Karya masih diragukan oleh pemerintah. Djoko enggan merinci apa saja faktor yang membuat perusahaan pelat merah itu dinilai tak cukup modal membangun Trans Sumatera.

"Kita ragu-ragu dengan kondisi sekarang, apakah proses bisa berjalan. Karena ini memerlukan PMN dan jaminan pemerintah memerlukan proses," kata menteri PU.

Revisi draf perpres ini akan dikebut Kementerian PU dalam 1-2 pekan ke depan. Jika dirasa sudah pas, termasuk ada opsi melibatkan BUMN lain, maka usulan beleid ini akan dikirim ke presiden buat ditandatangani.

Meski meragukan Hutama Karya, Djoko memastikan tak akan melibatkan swasta dalam penggarapan Tol Trans Sumatera. Alasannya, proyek ini secara ekonomis tidak menguntungkan.

"Saya rasa swasta tidak. Jalan tol ini secara ekonomi pasti tidak laku. Dalam hal keberadaan anggaran tidak mencukupi, maka pemerintah bisa menunjuk BUMN," ungkapnya.

Dari 23 ruas, proyek awal Tol Trans Sumatera melibatkan pembangunan empat ruas terlebih dulu. Untuk proyek perdana, biaya yang dibutuhkan Rp 31,5 triliun. Proyek ini merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (mdk/noe)