Merdeka.com - Minggu depan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan memutuskan polemik soal pemanfaatan pipa gas antara Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Penjelasan soal untung-rugi pelaksanaan sistem akses bersama (open access) itu sudah dia peroleh dari masing-masing direktur utama.

Menurut Dahlan, Pertamina dan PGN berkukuh pada pendiriannya soal open access karena sama-sama ingin memajukan perusahaan.

"Nah dua-duanya ini sudah menyerahkan kepada saya untuk mengambil keputusan tapi saya minta deputi untuk dilihat. Pokoknya minggu depan diputuskan," ujar Dahlan usai rapat pimpinan BUMN di Gedung Nindya Karya, Jakarta, Kamis (19/12).

Mantan Direktur Utama PLN ini mengatakan dua BUMN energi tersebut mempunyai ambisi yang sangat besar untuk punya memajukan kemajuan masing-masing. Dia optimis bisa memberi putusan yang adil soal pemakaian jalur pipa gas itu.

"Apapun keputusan menteri BUMN, mereka akan taati. Tapi mereka mengatakan ini lho untuk kebaikan Pertamina ini lho untuk kebaikan PGN," kata Dahlan.

Salah satu pertimbangan Dahlan mengenai open access adalah potensi kerugian PGN. Dia mengakui pendapat Komisi VII DPR benar, bahwa sistem ini membuka peluang makelar gas untung besar, karena tak harus keluar duit buat membangun jaringan pipa.

Untuk diketahui, dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR minggu lalu, Dirut PGN Hendi Prio Santoso menjelaskan pihaknya telah berupaya keras membangun jaringan pipa gas di sejumlah wilayah di Indonesia dengan investasi cukup besar.

"Pembangunan infrastruktur pipa gas bisa berlangsung 2-4 tahun. Pada periode 2-3 tahun pertama, PGN dalam posisi bonyok karena harus menanggung take home pay terhadap perusahaan di hulu serta membangun pasar. Butuh waktu sampai serapan pasar naik," ungkapnya.

Bicara pada kesempatan yang sama Dirut Pertamina Karen Agustiawan siap menjalankan putusan apapun dari Kementerian BUMN.

Pertamina jadi berhadap-hadapan dengan PGN, karena anak perusahaan mereka, PT Pertagas beberapa kali mendesak open access segera dijalankan.

"Kami sebagai BUMN menunggu arahan saja, isunya bukan hanya soal open access semata tetapi pembangunan infrastruktur gas yang mempunyai perspektif bisnis dan kepentingan umum," kata Karen.