Dahlan bersih-bersih, Rini Soemarno justru bikin BUMN rasa politik
Merdeka.com - Medio 2011 sampai 2014, di bawah komando Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN, perusahaan BUMN dijauhkan dari segala unsur berbau politik. Dahlan menyebutnya program bersih-bersih BUMN. Wajar saja ini menjadi perhatian mengingat selama ini BUMN kerap diidentikkan sebagai mesin ATM untuk kepentingan politik. Beberapa kasus korupsi menyeret petinggi partai dan pejabat BUMN.
Dahlan membentengi perusahaan negara dari campur tangan dan intervensi politik. Sebuah surat perintah dikeluarkan. Isinya 12 larangan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN untuk tidak terlibat dalam politik.
Semisal, jelang pemilu 2014 Dahan melarang pegawai dan pejabat turut serta sebagai pelaksana atau menghadiri kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif.
"Masa kepemimpinan Dahlan masih mending, ada kemajuan, setidaknya tidak menjadikan BUMN sebagai sapi perahan," ujar Ketua Serikat Pekerja BUMN, Arif Puyono kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (24/3).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nurdin Halid Nilai Airlangga Hartarto Masih Layak Pimpin Golkar, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaPesan Sahroni untuk Ridwan Kamil: Selamat Maju Pilkada DKI, Sampai Bertemu dengan Saya, Kang
Baca SelengkapnyaLangkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaLazimnya, seorang kader yang tergabung di sebuah partai pastinya memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk memastikan dia adalah kader yang sah.
Baca SelengkapnyaRidwan Djamaluddin dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, Jokowi menjadi kader Golkar sejak menjabat ketua Asmindo Solo Raya periode 1997 sampai 2002.
Baca SelengkapnyaApakah partai politik saat ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan sungguh-sungguh menjalankan aspirasi tersebut.
Baca Selengkapnya