Daftar Proyek Infrastruktur Ibu Kota Baru yang Didanai APBN

Merdeka.com - Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan mengatakan, pihaknya telah menyusun rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2023.

Pembangunan ibu kota baru sebagian besarnya masih banyak didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Alokasi APBN utamanya akan dikerahkan untuk pembangunan kawasan perkantoran dan perumahan.

"Yang akan dibiayai oleh APBN antara lain, istana, kantor pemerintahan, perumahan, pendidikan dan kesehatan," papar Scenaider dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, Kamis (17/2).

Proyek infrastruktur lain yang dapat alokasi APBN yakni jalan tol, jalan non-tol, simpul konektivitas, dan infrastruktur pendukung.

Selain APBN, pembiayaan ibu kota baru juga mengandalkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Beberapa proyek yang bakal didanai APBN dan KPBU diantaranya fasilitas masyarakat dan aset lingkungan.

Di samping APBN dan KPBU, pemerintah pun bakal meminta bantuan pendanaan swasta untuk sejumlah proyek, seperti di sektor energi/kelistrikan dan telekomunikasi. "Sedangkan untuk pertahanan dan keamanan mostly akan dibiayai oleh APBN, antara lain untuk lahan, sarpras hankam (TNI, Polri, BIN), dan penyajian KIPP tahap 1A dan 1B," tandasnya.

Masih Banyak Rincian Pembangunan IKN yang Harus Dibahas

Ketua DPR Puan Maharani menuturkan, masih banyak rincian yang harus dibahas dan dikerjakan dalam rangka perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Puan meminta pemerintah untuk mengerjakan rincian IKN dengan seksama. Yaitu terkait masalah anggaran, pembangunan dan proses transisi aparatur sipil negara ke ibu kota baru.

"Mulai dari anggarannya, pengerjaannya, proses transisinya ASN pindah bekerja di sini, dan sebagainya," ujar Puan saat meninjau lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur, dikutip dari siaran pers pada Kamis (17/2).

Puan meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN. Menurutnya perlu sinergi dan koordinasi seluruh unsur, dari elemen eksekutif juga legislatif. Jangan diputuskan satu pihak saja.

"Sehingga rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya urusan membangun gedung Pemerintah," ujar mantan Menko PMK ini.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com