Curhatan Nelayan, Edhy Prabowo Lebih Berpihak ke Pengusaha

Merdeka.com - Masyarakat Anambas dan Natuna buka suara soal sejumlah kebijakan Edhy Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan Edhy Prabowo selama ini dinilai tidak berpihak kepada nelayan. Bahkan dampak dari kebijakan Edhy Prabowo kapal-kapal ikan asing kembali operasi masuk ke perairan Anambas.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Dedi Syaputra mengatakan, semenjak Edhy Prabowo menjabat sebagai menteri, hasil tangkapan masyarakat nelayan Anambas dan Natuna menurun drastis hingga 50 Persen.

"Kebijakan Menteri Edhy Prabowo banyak berpihak terhadap pengusaha," kata Dedi Syaputra saat dihubungi Liputan6.com, dikutip Kamis (26/11).

Bahkan, hasil tangkap semasa semasa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan diduduki Susi Pudjiastusi jauh lebih besar ketimbang Edhy Prabowo. Contohnya, saat periode Menteri Susi Pudjiastuti nelayan menggunakan kapal dengan 5-8 Gross Ton (GT) mencapai dengan hasil tangkapan 1,5-2 ton per dua minggu. Sedangkan hasil tangkapan nelayan sekarang hanya setengahnya saja.

Dedi mengungkapkan turunnya hasil tangkapan ikan dikarenakan banyak faktor di antaranya nelayan enggan melaut karena takut oleh Kapal Ikan Asing (KIA) yang kadang memepet dan menabrak kapal nelayan. Sehingga, saat ini lokasi-lokasi nelayan lokal menangkap ikan sudah sudah tempati nelayan Asing.

"Menteri yang sekarang tidak tegas, semenjak Menteri Susi diganti pengawasan di laut Anambas dan Natuna berkurang, sehingga nelayan asing makin berani," imbuhnya.

Kapal ikan asing dari China, Vietnam dan Thailand menyerobot wilayah tangkap nelayan Anambas dan Natuna dengan menggunakan alat tangkap Trol (Pukat harimau). Dampaknya, selain ikan yang kecil habis, banyak terumbu karang yang juga ikut rusak.

Dinilai Kontroversial

Menurutnya, kebijakan Menter Edhy Prabowo tidak berpihak ke nelayan melainkan ke pengusaha. "4.000 nelayan Anambas dibolehkannya gunakan alat tangkap Cantrang," tutur Dedi.

Pelarangan menggunakan alat cantrang sebelumnya telah dibuat Susi Pudjiastuti melalui Kemen KKP Nomor 71/2016. Namun oleh Edhy Prabowo diperbolehkan kembali digunakan bahkan sudah mendatangkan 30 lebih nelayan dari luar Sumatera.

"Sekarang Permen KP Nomor 17 Tahun 2016 yang dibuat Menteri Susi mau diubahnya," kata Dedi.

Kebijakan Edhy Prabowo yang dinilai kontroversial terkait dibolehkannya penggunaan Cantrang dan ekspor benih lobster (benur) untuk masyarakat Natuna Utara termasuk Anambas sangat disesalkan. Karena pada dasarnya kebijakan tersebut merugikan nelayan kecil menguntungkan pengusaha.

"Untuk nelayan Natuna lebih fokus ke tangkapan ikan daripada lobster, adapun lobster lebih ke Pembesaran," kata Dedi

Dedi sebagai Pengurus HNSI Anambas mengaku sering melakukan pertemuan dengan HNSI Natuna beserta masyarakat nelayan guna membahas kebijakan sekarang dan kembali maraknya kapal ikan asing yang masuk ke Natuna dan Anambas.

Bahkan, nelayan-nelayan Natuna dan Anambas merindukan kembali sosok Susi Pudjiastuti yang berani, tegas dan berpihak kepada nelayan, bukan pengusaha. "Untuk jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, masyarakat nelayan Anambas meminta Pak Presiden Jokowi menunjuk sosok yang berpihak ke nelayan, berani dan tegas memberantas Kapal ikan Asing," ujar dia.

Reporter: Ajang Nurdin

Sumber: Liputan6.com