Curhat seru Sri Mulyani soal pekerjaannya, sampai buat suami cemburu

Merdeka.com - Sri Mulyani, pada masa awal bekerja, mengungkapkan bahwa dirinya merasa terhormat dapat melayani Presiden Joko Widodo dan masyarakat Indonesia sebagai menteri keuangan. Dia berjanji untuk menggenjot realisasi agenda pembangunan nasional dalam menciptakan peningkatan perekonomian.

"Ini suatu kehormatan bisa melayani presiden dan seluruh warga Indonesia dengan melanjutkan program reformasi. Saya akan mendedikasikan seluruh kemampuan untuk mempercepat rencana pembangunan dengan tujuan menciptakan pelayanan yang lebih baik, khususnya untuk penduduk miskin. Dan memastikan seluruh masyarakat dapat merasakan hasil pertumbuhan ekonomi," tulis Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini dinilai memiliki segudang pekerjaan rumah berat sebagai menteri keuangan Presiden Jokowi. Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo menilai, kondisi saat ini berbeda dengan kondisi saat dia menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden SBY.

"Krisis ekonomi di era SBY dan Jokowi berbeda, era Jokowi ini lebih berat di mana pertumbuhan ekonomi masih di bawah lima persen," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta.

Kemarin, saat di hadapan para mahasiswa Universitas Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat bagaimana pekerjaannya ini menyita sebagian besar waktunya. Bahkan, sampai membuat suaminya cemburu.

Bagaimana bisa? Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah curhatan Sri Mulyani mengenai pekerjaannya.

Lebih pilih UU sampai buat suami cemburu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mempunyai cerita lucu dalam tugasnya sebagai menteri dengan segudang permasalahan ekonomi Indonesia. Akibat terlalu fokus mengurus negara, Menkeu Sri Mulyani mengaku sampai membuat sang suami cemburu."RUU APBN-P 2016 dan UU Tax Amnesty. Dia (undang-undang) lebih dekat dari suami saya dan sekarang dia cemburu dengan UU itu karena terus saya lihat," katanya dalam sambutan acara 'Tax Amnesty Update' untuk Civitas Akademika UI di Balai Sidang UI, Depok.

UU dijadikan bantal saat tidur malam

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku saat ini tengah getol mempelajari mengenai UU Tax Amnesty dan UU APBN 2016. Bahkan, UU ini dipelajarinya sampai di ruang tidurnya."Semenjak saya jadi menteri keuangan ada dua UU yang setiap hari dia tidur bersama saya, jadi bantal saya. RUU APBN-P 2016 dan UU Tax Amnesty," ujarnya.

Pembenahan Ditjen Pajak tugas terberat

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut tugas terberatnya saat ini adalah membenahi kinerja Direktorat pajak (Ditjen Pajak). "Bagaimana saya membenahi Ditjen Pajak. Itu berat tapi saya harus lakukan, untuk reformasi pajak dan jajarannya," kata Sri Mulyani.Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mengaku kesal dengan oknum petugas pajak yang masih saja melakukan pemerasan. Dampaknya, masyarakat enggan membayar kewajiban mereka. Sri Mulyani memberi contoh pada kasus Gayus Tambunan beberapa waktu silam yang melukai hati Wajib Pajak (WP).

15 Kali telpon call center Tax Amnesty tak direspon

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku call center 1500-745 untuk pelayanan Tax Amnesty atau pengampunan pajak dinilai masih kurang memuaskan. Hal ini usai dirinya mencoba sendiri menelepon ke nomor tersebut.Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini menceritakan, langkah tersebut diambil setelah dirinya mendapat pengaduan dari beberapa Wajib Pajak (WP) yang mengeluhkan layanan call center tersebut sulit dihubungi. Setelah dicoba, dirinya ternyata juga mendapati jika call center untuk Tax Amnesty sulit dihubungi."Ini sebenarnya saya coba sendiri saluran untuk mendapatkan informasi detail saya coba 1500-745 waktu itu sampai 15 kali telepon enggak masuk - masuk juga," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Target tingkatkan kepatuhan wajib pajak

Selain meningkatkan kepatuhan, melebarkan basis pajak juga perlu dilakukan. Namun, Menteri Sri Mulyani juga menyadari bahwa menambah jumlah pembayar pajak bukan pekerjaan mudah.Dari sekitar 94 juta pekerja di Indonesia, baru sekitar 30 juta terdaftar sebagai wajib pajak. Celakanya, hanya sepertiga yang membayar pajak tahun lalu."Jika kami lihat aktivitas ekonomi berkembang dan tidak ada pajak yang dibayarkan untuk aktivitas itu. Kami akan pertanyakan dahulu kemudian melakukan penegakan," katanya.Pada akhirnya, Menteri Sri Mulyani menargetkan rasio pajak Indonesia bisa melesat dari saat ini 11 persen menjadi 15 persen dari Produk Domestik Bruto. Rasio yang sudah diraih sejumlah negara tetangga.