CT ultimatum Pemerintah Kabupaten Batang

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung memberi satu kali kesempatan terakhir bagi pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, membebaskan 20 hektar sisa lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Megaproyek listrik itu sampai sekarang masih terkatung-katung, akibat ada warga menolak menyerahkan tanahnya kecuali mendapat sawah pengganti.

"Kita akan minta sekali lagi pemda untuk bisa lakukan pembebasannya. Kalau dalam jangka waktu tertentu tidak bisa, kami akan ambil alih," ujarnya selepas rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Rabu (25/6).

Tanah warga yang membuat pembangunan PLTU berlarut-larut, berada di calon lokasi fasilitas kunci, semisal turbin atau generator. PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pelaksana teknis pembebasan lahan menawarkan harga ganti rugi pembebasan tanah sebesar Rp 100.000 per meter. Akan tetapi, warga di Desa Ujungnegoro dan Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Batang, menolak harga yang ditawarkan dan sempat meminta ganti rugi naik hingga Rp 400.000 per meter.

Apabila pemerintah kabupaten dan PT BPI tidak kunjung sanggup menyelesaikan pembebasan lahan, lanjut Ct, maka Undang-Undang baru akan dipakai, yakni bila molor dalam waktu tertentu, pembelian tanah dibawa ke meja hijau. "Diselesaikan dengan UU yang baru mulai 1 Januari tahun depan."

Molornya megaproyek itu bisa menimbulkan defisit listrik Pulau Jawa pada 2017. Soalnya PLTU itu dapat menghasilkan listrik 2 X 1.000 Mega Watt, dari batu bara beremisi rendah. Proyek ini adalah proyek Kerja Sama Publik-Swasta (KPS) mencapai Rp 40 triliun, dengan dana dari investor Jepang.