Merdeka.com - Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai wajar aksi pemecatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap salah satu pejabat PT Pertamina (Persero) yang terbukti melakukan impor pipa. Sebagaimana yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu.

"Saya kira kekecewaan atau bahkan kemarahan Pak Presiden (Jokowi) dan Pak Luhut sangat wajar ya," tuturnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (12/3).

Piter mengungkapkan, seharusnya seluruh pejabat negara di republik ini bersatu padu untuk lebih mencintai aneka produk lokal, termasuk pipa. Apalagi, pemerintah sudah mensyaratkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga sudah di jamin ketersediaannya.

"Baru saja Pak Presiden (Jokowi) mengampanyekan cinta produk Indonesia, ternyata untuk proyek strategis nasional pembangunan kilang justru kita impor pipa dari luar negeri. Padahal sudah ada kewajiban TKDN," ungkapnya.

Pun, apabila ketersediaan pipa yang dibutuhkan oleh Pertamina tidak ada di dalam negeri. Piter bilang, masih ada solusi lain ketimbang latah membuka keran impor, mengingat Indonesia masih punya industri yang bisa secara khusus melayani pembuatan pipa tertentu.

"Kalau seandainya memang ada pipa yang harus di impor dan karena di dalam negeri misalnya tidak ada, ini dikomunikasikan dulu, apakah benar tidak ada pipa tersebut?. Karena kita masih punya industri di dalam negeri yang saya kira kalau seandainya dibutuhkan masih bisa memenuhi permintaan (pipa) itu," terangnya.

Oleh karena itu, dia menyebut tidak ada alasan bagi Pertamina untuk membuka keran impor pipa saat ini. Hal ini demi melindungi kelangsungan bisnis industri pipa nasional. "Kita punya industri baja dalam negeri yang justru seharusnya di support. Kalau Kita terus impor industri dalam negeri tidak bisa tumbuh," ucap dia menekankan.