Chairul Tanjung: Ingin ubah RAPBN 2015, Jokowi silakan lobi DPR
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan, pemerintahan saat ini tidak akan melakukan penyesuaian kebijakan yang bisa mengarah pada revisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.
Kemungkinan kenaikan harga jual Bahan Bakar minyak (BBM) sebelum SBY lengser agar beban subsidi tahun depan berkurang, ditutup sepenuhnya.
CT menjelaskan, kini opsi tersisa bagi Presiden Terpilih Joko Widodo untuk mengubah anggaran hanyalah lobi di parlemen.
"Pembahasan RAPBN 2015 silakan dilakukan fraksi pendukung presiden terpilih. Sekarang di parlemen, nanti kalau mau diubah silakan di Januari 2015," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/9).
Walau sifat kerja sama tim transisi pemerintah dan Jokowi terbatas, bukan berarti kanal komunikasi yang disediakan mubazir. CT menilai, belum pernah ada pola transisi antar pemerintah yang signifikan sejak republik ini berdiri.
Dengan kesempatan bertanya kendala dan program prioritas yang perlu dilanjutkan, CT merasa seharusnya Jokowi lebih sukses dibanding SBY.
"Karena sejak zaman sejarah Bung karno belum pernah ada mekanisme transisi seperti ini. Opportunity untuk sukses lebih besar karena sudah mendapatkan masukan dari pemerintahan yang sedang berjalan," tandasnya.
CT hanya akan melayani diskusi dengan tim transisi Jokowi terkait isu perekonomian. Di dalamnya mencakup APBN, penerimaan pajak, perdagangan, ESDM, hingga tenaga kerja.
Tidak menutup kemungkinan perwakilan Jokowi bisa meminta data lebih spesifik soal ekonomi, tapi harus seizin CT.
"Kita tergantung dari tim transisi maunya nanya apa. Dalam masa transisi ini saya sebagai pejabat pemerintah tak ingin mencampuri atau memberikan hal yang ini untuk pemerintah yang akan datang," kata CT.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaPertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya