Cerita Jokowi cecar bos Jasa Marga soal hambatan penerbitan sekuritisasi jalan tol

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara pencatatan perdana Kontrak Investasi Kolektif–Efek Beragun Aset (KIK – EBA) Mandiri – PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR 01) Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi (EBA Kelas A). Di sela pidatonya, Jokowi sempat memanggil Direktur Umum PT PT Jasa Marga Desy Aryani maju ke atas panggung.

Jokowi menanyakan Desy soal lembaga yang menghambat sekuritisasi proyek jalan Tol Jagorawi. Sebab, menurutnya, proses sekuritisasi Tol Jagorawi terhambat hingga sembilan bulan.

"Coba Ibu jelasin bagaimana proses (sekuritisasi) jalan tol (Jagorawi). Kok bisa sembilan bulan ini rampung," ujar Jokowi di Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta, Kamis (31/8).

Desy tampak tidak lugas menjawab pertanyaan Jokowi. Jokowi tidak puas dengan jawaban Desy itu kembali menegaskan pertanyaannya soal lembaga yang menghambat proses sekuritisasi jalan Tol Jagorawi.

"Tidak usah takut. Ngomong saja, Pak ruwetnya itu di sini lho. Ngomong saja, biar saya tahu yang mesti saya gebuk yang mana," tegasnya.

Merasa mendapat dukungan dari Jokowi, Desy pun blak-blakan soal lembaga yang mempermudah dan lembaga yang mempersulit proses penjualan proyek Jalan Tol Jagorawi ke swasta itu. Dia menyebut Kementerian PUPR dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat mendukung proses sekuritisasi.

"Kementerian PUPR cepat. OJK juga mendukung sekali. Yang terakhir, memang kami masih menunggu konfirmasi dari pajak," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini langsung menanyakan maksud dari konfirmasi pajak yang disampaikan Desy. Desy menjawab, investor membutuhkan konfirmasi tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa proses sekuritisasi tersebut bebas dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Yang masih belum PPN kalau PPH sudah. Investor perlu penjelasan tertulis tidak butuh PPN. Surat pernyataan bahwa tidak perlu PPN," jawab Desy.

Mendengar jawaban Desy, Jokowi heran masalah perizinan menjadi kendala sekuritisasi hingga sembilan bulan. Dia mengaku saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, urusan perizinan seharusnya bisa dikebut dalam hitungan menit.

"Surat kayak gini bisa berbulan-bulan, aduh. Saya urus sewaktu jadi gubernur Jakarta SIUP. Hanya ada lima nama dan lain-lain. Dua menit rampung," tandasnya.

Jokowi pun langsung melirik dan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengurus konfirmasi tertulis bebas PPN bagi para investor. "Ya sudah, soal pajak ini berarti di bawah Ibu Menkeu ya," tutup Jokowi.