Cerita Eks Wapres Boediono, Harga Beras Naik 2 Kali Setahun Saat Krisis 1998

Merdeka.com - Wakil Presiden ke sebelas Boediono menghadiri peringatan hari pajak ke-2. Pada kesempatan itu, Boediono yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan pada era Presiden Megawati memberikan paparan mengenai perkembangan ekonomi dan pajak Indonesia termasuk ketika krisis melanda di 1997 hingga 1998.

Peringatan hari pajak, menurutnya, merupakan suatu momentum untuk melihat kembali langkah apa saja yang dilakukan untuk menciptakan perekonomian yang maju dan adil.

"Waktunya kita melakukan refleksi, melihat ke belakang menjadikan pelajaran dan memasukkan pertimbangan pelajaran untuk melangkah ke depan," ujar Boediono di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (15/7).

Dia menceritakan, salah satu perjalanan yang paling diingat oleh seluruh masyarakat dan membekas bagi ekonomi Indonesia adalah krisis keuangan pada 1997-1998. Di mana pada saat itu kondisi ekonomi, politik dan sosial jatuh bahkan harga beras yang sangat fundamental naik 2 sampai 2,5 kali dalam satu tahun.

"Pada 1997-1998 terjadi krisis, ini lebih hebat lagi. Kalau 1980-an awal satu komoditas harga turun, kita coba untuk mengatasi dengan buat kebijakan fokus pada migas. Tapi 1997-1998 krisisnya kerusakannya luar biasa. Bukan hanya pada APBN yang kemudian anjlok karena 1998 itu PDB kita hampir turun," jelasnya.

"Kue nasionalnya hilang, lapangan kerja hilang. Waktu itu ramai sekali, banyak orang menganggur, harga-harga juga tinggi. Harga beras yang jadi fundamental bagi seluruh masyarakat, naik 2 sampai 2,5 kali dalam satu tahun," sambungnya.

Sebenarnya Indonesia sebelumnya sudah pernah mengalami krisis pada 1980-an tapi tidak sebesar kondisi 1998. Indonesia bisa selamat dari kondisi krisis 1980 karena menggerakkan roda ekspor impor migas serta memperbaiki cara tata kelola pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

"1980-an arahnya untuk geser ketergantungan terhadap migas, baik dari segi APBN, neraca pembayaran ataupun employment. Ini akhirnya berhasil kita lakukan selama satu dasawarsa. Kita dapat meningkatkan penerimaan negara dari non migas itu luar biasa karena ada reformasi organisasi perpajakan ini dan itu saya kira satu hal yang fundamental kita lakukan waktu itu," jelasnya.

Dengan adanya pengalaman-pengalaman ini, Budiono berharap pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan baik. Penanganan dan antisipasi krisis keuangan harus disikapi dengan langkah tepat dengan menghitung dampak yang akan timbul atas kebijakan yang diambil.

"Oleh sebab itu ini jadi pelajaran kedua. Kalau ada krisis, tanganilah sebaik mungkin dan sedini mungkin dengan preventive action dan menghitung dampak kalau opsi ini ada, maka opsi mana paling riskan. Ambil opsi dengan risiko total minimal meskipun dengan biaya yang lebih besar, tapi bisa mengurangi ketidakpastian dari dampak suatu krisis," tandasnya.