Cegah ponsel abal-abal beredar di dalam negeri

Merdeka.com - Indonesia saat ini menjadi pasar terbesar untuk Industri telekomunikasi terbesar terutama untuk penjualan telepon genggam atau telepon seluler. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan untuk konsumsi pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan terbesar 10,23 persen per tahunnya. Peningkatan ini akibat konsumsi ponsel, pelayanan data dan internet yang melejit.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, mendesak produsen ponsel salah satunya, Samsung agar membangun pabrik ponsel di Tanah Air dibandingkan jika membangun di negara Asia Tenggara lainnya."Ngapain buat di Vietnam, buat di Indonesia. Pasar kita jelas, dalam negeri saja 250 juta penduduk," katanya.

Pemerintah berjanji memberi insentif lebih besar, kalaupun nanti aturan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada produk impor tersebut. "Kalau Samsung mau, semua insentif yang diperlukan saya dukung. Sampaikan ke bos anda, kalau Samsung mau buat pabriknya di Indonesia, segala urusan akan kita bicarakan. Kita selesaikan semua," kata pria akrab disapa CT itu.

Vice President Samsung Electronics Indonesia Lee Kang-hyun dalam dialog di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tidak menerima begitu saja janji pemerintah memberikan insentif jika pihaknya membangun pabrik di Indonesia. Bahkan dengan adanya penerapan Pajak Penjualan Barang Mewah ponsel abal-abal dan ilegal bisa mencapai 50 persen dari peredaran.

Samsung mendesak pembantalan rencana pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap produk telepon selulernya. Produsen alat telekomunikasi asal Korea Selatan ini, malah ingin mendapat pembebasan pajak (tax uholiday) untuk produk final. Alasannya, dalam mendatangkan bahan baku maupun komponen ponsel, pemerintah sudah menerapkan pajak berganda.

Saat ini, aturan pemerintah untuk bea masuk adalah 5 persen hingga 15 persen per komponen. Padahal, satu produk ponsel membutuhkan 300 jenis komponen yang tidak semua diproduksi dalam negeri. "Itu kalau bisa diturunkan lagi. Pak CT bilang bisa jadi dinolkan, itu bisa kita bicarakan nanti," ujarnya.

Saat ini baik tax holiday hanya diberikan kepada perusahaan yang menanamkan modalnya mencapai Rp 1 triliun, dan berlaku selama 10 tahun. "Di Vietnam (tax holiday) 30 tahun. Indonesia baru 10 tahun. Coba dibandingkan dengan negara lain. Semoga lebih fleksibel," ungkap Lee.