Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenko Perekonomian Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Merdeka.com - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian terus melakukan mitigasi sebagai upaya pencegahan terjadinya penyebaran virus corona atau covid-19 di lingkungan kementeriannya. Salah satunya dengan melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan di seluruh ruangan dan fasilitas gedung kementeriannya.

"Tadi malam kita melakukan proses pembersihan dan penyemprotan desinfektan untuk seluruh gedung ini. Saya kira ini sesuai dengan standar bahwa seluruh fasilitas kerja kita juga harus kita bersihkan dan kita juga dengan menyemprotkan desinfektan sudah dilakukan tadi malam sekitar jam 1 sampai 3," kata Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/3).

Susi mengatakan pihaknya juga sudah melakukan berbagai langkah upaya untuk meminimalisir penyebaran virus asal China itu. Tak hanya menyemprotkan desinfektan, Kemenko Perekonomian juga sudah lebih dulu menyediakan hand sanitizer di setiap sudut ruangan.

"Juga terkait dengan politeknik kita menyediakan berbagai kebutuhan untuk mendukung bagaimana pencegahan covid 19 ini," kata dia.

"Jadi ini salah satu upaya kita melakukan pencegahan menjaga supaya tidak tejadi penularan covid 19," sambung dia.

Dampak Ekonomi Jika Presiden Terapkan Lockdown

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo tidak menerapkan lockdown atau penguncian akses wilayah baik secara regional maupun nasional di Indonesia. Salah satunya yakni mempertimbangkan berbagai akses ekonomi.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, banyak hal yang harus dipertimbangkan dari sisi ekonomi ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan lockdown. Mengingat, sebagian besar pasokan barang di DKI Jakarta masih bergantung dari luar.

"Kalau dari sisi kami hanya lihat dari aspek ekonominya karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan struktur ekonomi kita seperti ini dan ketergantungan kita terhadap keluar masuknya barang terutama provinsi DKI ini, pasokan bahan pangan pokok barang barangnya di luar DKI sehingga harus dipertimbangkan betul," kata dia kepada wartawan di Kantornya Jakarta, Selasa (17/3).

Kendati demikian, pihaknya mengaku sepenuhnya menyerahkan kepada gugus tugas yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Kesehatan, serta Menteri Keuangan .

Gugus tugas percepatan penanganan covid-19 antara lain adalah menetapkan dan melaksanakan percepatan penanganan Covid-19, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan, melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan, mengerahkan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan serta, melaporkan semua pelaksanaan kegiatan kepada Presiden.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dalam hal ini sudah ada gugus tugasnya akan analisis dari semuanya akan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemda. Namun paling penting kami dari sisi ekonomi berharap semua dipertimbangkan. Karena struktur ekonomi dan karakteristik masyarakat kita masih tergantung dengan berbagai pasokan bahan pangan pokok terutama. Hal-hal ini harus kita liat ke depan," jelas dia.