Cegah kebakaran hutan, pemerintah harus gandeng pengusaha sawit

Merdeka.com - Pengamat Lingkungan dan Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora menyebut, pendekatan hukum yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan tidak efektif. Buktinya, kebakaran dan titik panas di beberapa wilayah hutan Sumatera kembali muncul.

"Penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selama ini bersifat represif (pendekatan hukum) diduga kuat tidak akan berhasil," kata Ricky di Jakarta, Senin (14/3).

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan, antara lain memberikan amnesti lingkungan dan merangkul pengusaha perkebunan.

"Amnesti lingkungan perlu diberikan sebagai isyarat kepada semua pihak bahwa pemerintah tidak takut dengan berbagai tekanan politik lingkungan global. Hal itu jadi salah satu indikator dan atribut kewibawaan Pemerintah yang sangat penting," jelas dia.

Selain itu, lanjut Ricky, amnesti lingkungan juga sebagai wujud niat baik pemerintah untuk menyelesaikan semua persoalan lingkungan secara keseluruhan tanpa didikte bangsa lain, dan sebagai bentuk kesadaran pemerintah untuk membela kepentingan bangsa sendiri.

"Pengusaha sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) juga perlu segera dirangkul oleh pemerintah. Mereka adalah pemangku kepentingan yang selama ini sudah berkerja secara nyata dan signifikan dalam menghasilkan devisa negara, serta memberikan dampak positif dalam sektor ekonomi," jelas dia.

Seperti diketahui, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Riau saat musin hujan belum berakhir. Temuan Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (BMKG) Pekanbaru pada Selasa (8/3) menunjukkan ada 13 titik panas (hotspot) di Provinsi Riau.

Berdasarkan data terbaru yang dimuat dalam laman Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pada Sabtu (12/3) ini tercatat ada 2 hot spot di Sumatera, 1 hot spot di Jambi, dan 1 hot spot di Sumatera Selatan.